“(5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat”.
MK Menyatakan Pasal Ini Bertentangan dengan UUD 1945
MK menyatakan bahwa aturan syarat pencalonan yang ada di UU PIlkada ini bertentangan dengan UUD 1945. Juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai syarat yang diubah MK dengan mendasarkan pada perolehan suara parpol peserta pileg sebelumnya, bukan berdasarkan kelolosan parpol peserta pemilu terhadap ambang batas parlemen di pileg sebelumnya.
Maka dari itu, MK mengubah pasal ini menjadi:
“Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:
Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
Baca Juga:BPIP Apresiasi Dukungan Bank Mandiri untuk Paskibra 2024EcoNext Ventures Hadir Pada Acara Hari Pramuka ke-63 Tahun 2024 di Garut Kota
A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut;
B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut.
C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.
D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:
A. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut.