SUBANG – Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memimpin penanaman pohon mangrove bersama Pemerintahan Kabupaten Subang di Pantai Pondok Bali Desa Mayangan Kecamatan Legonkulon, Senin (27/11) lalu.
Penanaman pohon mangrove ini dalam rangka Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai tingkat Provinsi Jawa Barat dengan tema “Sehatkan DAS, Sejahterakan Masyarakat”.
“Kami menyambut baik penanaman pohon mangrove yang kini dilaksanakan, karena disadari, bahwa banyak sekali pantai-pantai atau laut yang mengalami kerusakan dan tentunya harus dirawat kembali,” kata Bey.
Baca Juga:Ketua DKKG Kecewa, Belum Ada Perda Pemajuan Kebudayaan di GarutKomunitas Silih Asih Siap Hibahkan Tanah Untuk Rehabilitasi Narkoba di Garut, Begini Tanggapan Komunitas Garut
Penanaman 270 ribu pohon mangrove ini, kata Bey, tentunya bukan tugas yang ringan, dia mengajak semua lapisan masyarakat, harus ikut mengawasi agar tumbuh dengan baik dan juga menjadi tempat yang layak dan juga memperbaiki ekosistem.
“Terjadinya abrasi di wilayah pantai, merupakan salah satu dampak dari pemanasan global, maka dengan gerakan menanam pohon, merupakan salah satu ikhtiar dalam memperbaiki lingkungan,” terangnya.
Dengan gerakan penanaman pohon mangrove ini, dia berharap akan ada perbaikan-perbaikan ke depannya untuk lingkungan yang lebih baik lagi.
Bey juga meminta, program penanaman pohon mangrove di daerah aliran sungai bisa dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
“Pohon memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” tuturnya.
Lebih jauh Bey menjelaskan, pohon juga bukan hanya menghasilkan oksigen untuk kita hirup, tetapi juga menyerap karbon yang ada di atmosfer bumi.
“Sehingga bisa meminimalisir polusi udara dan memperlambat kenaikan suhu di permukaan bumi yang pada akhirnya bermanfaat untuk melawan perubahan iklim,” tuturnya.
Baca Juga:Memo Hermawan Dewan Provinsi Bantu Abah Djana, Rumahnya Roboh di Desa Jatisari KarangpawitanYudha, Anggota DPRD Garut Kunjungi Korban Kebakaran dan Keysha Bocah Lumpuh
Di tempat sama, Kepala Dinas Kehutan Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana mengatakan, permasalahan lahan kritis di Jawa Barat, dipastikan ada 829 ribu hektare.
“Permasalahan lahan kritis bukan hanya berkaitan dengan ekosistem saja, tapi ternyata di Desa Mayangan ini, berkaitan dengan eksistensi 300 Hektare lahan hilang dalam waktu sekejap,” terangnya.
Untuk mengembalikan lahan kritis tersebut, maka pemerintah pusat berikhtiar, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bekerja sama melakukan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai.
“Hari ini kami laporkan, dilakukan gerakan bersama di 27 tempat, dengan melakukan penanaman lahan seluas 675 hektare,” ujarnya.