RADAR GARUT – Saat ini banyak orang yang berbondong-bondong untuk menjadi Calon Legislatif (Caleg) di dalam pemilu 2024. Konon, salah satu pikiran mendasar orang yang bermimpi menjadi wakil rakyat, yakni tergiur dengan gaji yang besar, meski tidak semua tingkatan sama, dimana gaji wakil rakyat di DPR RI, DPD tentu lebih besar di atas DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota.
Ramainya orang menjadi caleg ini tentu memicu banyak pikiran dan pandangan yang menyebutkan sisi mana enaknya menjadi wakil rakyat, sehingga memacu orang berkompetisi memperebutkan kursi empuk yang disediakan.
Namun, salah satu caleg DPR-RI Kabupaten Garut, Tasik dan Tasik Kota, H. Asep Ahlan berpandangan paradigma pemikiran masyarakat akan kinerja anggota dewan tidak terpatok hanya terhadap gaji dan kinerja yang minor.
Adapun hal lain yang seharusnya masyarakat mengetahui terhadap kinerja dewan yaitu tuntutan kepartaian dan konsikuensi serta inegritas selaku wakil rakyat.
Baca Juga:Perlunya Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, DPD Laskar Indonesia Gelar AudensiOlahan Indomie Untuk Buka Puasa Agar Lebih Sehat
Hal yang mendasar lainnya untuk orang yang ingin menjadi anggota dewan yaitu kerap dihembuskannya soal kenaikan penghasilan bahwa gaji anggota dewan yang terhormat pada semua tingkatan bisa mencapai tiga kali lipat. Kondisi ini pula yang membuat ketertarikan orang merasakan bisa jadi wakil rakyat.
“Jadi wakil rakyat itu adalah sebuah hak setiap orang, namun jangan berorientasi hanya dikarenakan gaji yang besar tapi lebih kepada amanah untuk memenuhi harapan masyarakat atau konstituen,” ucap Asep Ahlan.
Menurutnya, orang bisa berpikiran menjadi wakil rakyat merupakan sebuah kesempatan karena hanya terbersitnya sepengal saja, yakni gaji, tunjangan ataupun insentif yang diasumsikan besar.
Namun ada tuntutan lain baik secara kepartaian dan konstituen serta integritas selaku wakil rakyat yang kerap tidak dipikirkan banyak orang.
“Ya, kalau pikiran hanya gaji, anggota dewan selalu dicap minor kinerjanya,” tambah Asep.
Dengan begitu, ia berharap, paradigma penilaian kinerja dewan yang selalu santai harus dibuang secara total, setidaknya saat ini sudah saatnya para caleg membuka wawasan dan cara pikir masyarakat, bahwa kinerja lembaga legislatif tidak lain memperjuangkan aspirasi dari amanah yang dipercayakan.