Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah dengan melihat kemampuan satuan kerja dalam merealisasikasn anggaran yang sudah ditetapkan dalam DIPA masing masing satuan kerja. Ada 5 hal yang dikawal dan dipantau KPPN yaitu yang pertama mengawal penyerapan anggaran, sataun tidak dibiarkan begitu ketiga penyerapan masih dibawah target yang ditetapkan, KPPN akan monitoring dan evaluasi untuk melihat kenapa penyerapan masing dibawah target, yang kedua kontrak kontrak pengadaan barng dan jasa yang sudah ditandatangai harus segera didaftarkan ke KPPN termasuk rencana pencairannya, ini sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan dana untuk pembayaran kontrak tersebut,
Poin yang ketiga adalah mengawal pembayaran ke pihak ketiga agar bisa tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan, semenjak timbulnya hak tagih atau sejak adanya berita acara serah terima pekerjaan, Pengelolaan uang persedian yang di pegang Bendahara pengeluaran setiap bulan harus segera dipertanggungjawabkan sehingga uang tidak mengendap lama di bendahara ini meyupakan poin yang keempat. Hal kelima yaitu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan tanggal tanggal sudah ditetapkan terutama menjelang akhir tahun anggaran sehingga tidak terjadi penumpukan SPM dibulan Desember.
Aspek ketiga yang terus dikawal adalah kualitas pelaksanaan anggaran adalah melihat kemampuan satuan kerja dalam pencapaian output yang sudah ditetapkan dalam masing masing DIPAnya.
Baca Juga:Hore ! Nasabah BRI Unit Wanaraja Dapat Hadiah Mobil Panen Hadiah SimpedesJadwal SIM Keliling Garut Selasa 6 Desember 2022, Cek Tempat dan Waktunya
Ketiga aspek indaktor tersebut sebagai alat untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Akselerasi belanja negara yang dilakukan oleh satuan kerja perlu terus didorong sehingga dapat memberikan dampak secara optimal bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Lebih spesifiknya lagi adalah meningkatkan kualitas belanja di masing satuan satuan. Kualitas belanja yang baik memerlukan perencanaan yang benar benar matang serta memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan. Efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran juga harus diperhatikan dengan memperhatikan nilai kemanfaatannya. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
Koordinasi dan kerjasama mutlak terus dijaga antara KPPN sebagai wakil bendahara Umum Negara didaerah dengan satuan kerja yang melaksanakan anggaran. Satuan kerja harus terus berkomitmen untuk menjaga indicator kinerja pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan dan KPPN Garut memantau, membina dan mencari solusi permasalahan permasalahan yang timbul.