BANDUNG – Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (11/10). Dalam kesempatan tersebut Bunda Paud Jabar, Atalia Praratya mengungkap masih banyak yang harus dibenahi dan menjadi pekerjaan rumah (PR) dari para Bunda Paud di seluruh wilayah Jabar.
Rakorprov tersebut dihadiri oleh 27 Bunda Paud di 27 Kota Kabupaten di Jabar.
Atalia Praratya juga menyebut bahwa kegiatan ini baru dilakukan untuk pertama kali sepanjang tahun 2022.
Baca Juga:Mengaku Intel Polres Kuningan Lalu Minta Ongkos ke Desa, Pria Ini Berakhir di Kantor PolisiTol Cisumdawu Segera Dioperasikan Bulan ini, Seksi 2 dan 3 Gratis Sementara
Salah satu PR yang harus dibenahi oleh para Bunda Paud di seluruh Jabar , menurut Atalia yakni, terkait dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud. Sebab kata dia, APK Paud Di wilayah Jabar disebut sangat rendah se Pulau Jawa
“Memang di tahun 2020 – 2021 statusnya rendah karena kenapa, pada masa pandemi (Covid 19) banyak keluarga-keluarga yang tidak bersedia mengantar anaknya ke Paud. Lagi pula, Paud nya pada waktu itu harus tutup. Sehingga, mudah-mudahan di tahun ini (2022) kita bisa kembali meningkat APK Paud kita,” Ucapnya kepada wartawan setelah membuka acara Rakoprov Bunda Paud.
Meski terbilang sangat rendah, Atalia mengaku sangat percaya melalui Rakorprov kali ini, angka APK Paud di Jabar dapat meningkat secara signifikan.
“Insyaallah saya percaya. Bahwa selama ini, APK Paud kita (Jabar) rendah adalah karena pendataan kota nya yang kurang bisa menunjukan Jabar asli daripada APK PAUD yang sebenarnya. Karena, itu banyak yang belum terlaporkan,” katanya
Sehingga ia berharap, melalui beberapa program yang kini tengah dirancang peningkatan APK Paud di Jabar bisa berjalan secara sempurna.
“Jadi diharapkan, program-program kita bisa sesuai. Kita akan bergerak meningkatkan akses dan juga mutu daripada pelaksanaan Paud di Jabar,” katanya
Apalagi dia menuturkan, Pokja Bunda paud di Jabar saat ini tidak lagi berada di level Kabupaten kota. “Tetapi sekarang sudah sampai ke kecamatan dan desa. jadi semakin dekat dengan masyarakat akan semakin baik sekali kaitannya dengan pendataan yang dilakukan termasuk juga, bagaimana kaitannya dengan informasi, edukasi, dan juga pendampingan,” pungkasnya