CIAMIS – Dosen Fakultas Ekonomi dari Universitas Galuh Ciamis, Muhamad Azis Basari menilai bahwa program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) adalah program untuk membantu perekonomian masyarakat.
Oleh karena itu menurutnya Pemerintah sendiri sebetulnya sudah menyiapkan sejumlah peraturan yang ketat dalam pendistribusian BPNT tersebut.
Namun demikian, menurutnya pada faktanya banyak terjadi masalah di lapangan dalam penyaluran bantuan sembako tersebut. Mulai dari kualitas maupun kuantitas dan berbagai permasalahan lainnya.
Baca Juga:Diterpa Hujan Deras, Rumah Panggung Milik Warga Desa Mekarsari RobohDorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Lakukan Akselerasi Ekosistem Riset dan Inovasi
” Saat ini yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Ciamis, banyak masyarakat harus mendapatkan barang standar. Bila tidak mendapatkan barang dengan kualitasnya di atas standar, berarti ada apa dengan pengadaanya. itu harus menjadi pertanyaan kita semua dalam permasalahan program tersebut,” ucapnya.
Azis menyarankan, dalam program BPNT ini juga harus menumbuhkan terhadap ekonomi pengusaha lokal. Dalam arti belanja barang sembako itu harus mengakomodasi pengusaha lokal sebanyak penyalurnya. Sehingga perekonomian pengusaha lokal juga hidup. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi di daerah akan berjalan.
Di sisi lain, e-warung juga harus memiliki standar yang ketat dalam hal kualitas sembako. Yaitu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah pusat.
“ Di sisi lain juga e-warung harus bisa memberdayakan masyarakat yang ada di situ. Dengan proses tersebutlah kecerdasan e- warung berjalan. Sehingga yang saya maksud kearifan lokal yang bisa menjalankan program tersebut dalam memberdayakan potensi yang ada di lingkungan tersebut,” Ujarnya. (ald)