GARUT– Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Rahmat Hidayat Djati meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan kebijakan impor beras.
Menurutnya, upaya impor dari pemerintah tidak akan menaikan tingkat ekonomi masyarakat. Namun yang ada malah ‘mematikan’ para petani yang berasnya dipastikan tidak bisa tersalurkan dan tidak terjual.
“Ya masa cadangan beras di dalam negeri masih ratusan ribu ton. Lantas pemerintah mau mengimpor beras lagi. Bahkan, sebaiknya Pak Jokowi segera menghentikan kebijakan impor beras,” ucap Rahmat di Kota Bandung, Rabu (17/3).
Baca Juga:Guru yang Dikabarkan Lumpuh Setelah Vaksinasi Diperiksa Tim Komda KIPI JabarApes, AM Babak Belur Dihajar Warga Karena Mencuri Ayam
Ia menjelaskan, jika pemerintah terus melakukan impor beras. Dipastikan para petani akan kelimpungan. Bahkan, ucap dia, beras hasil panen petani lokal tidak ada yang menampung. Sebab nantinya pemerintah akan sibuk mengelola beras impor.
“Jadinya kan beras hasil petani akan terabaikan. Padahal, seharusnya yang diutamakan adalah beras hasil dari para petani kita,” ujarnya.
Sebelumnya pemerintah pusat berencana untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton. Rencana impor beras itu pun bahkan ditentang oleh Dirut Perum Bulog, Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas.
Saat ini, Perum Bulog sendiri dikabarkan masih memiliki stok beras impor. Beras impor itu merupakan sisa dari pengadaan tahun 2018.
Total pengadaan tahun 2018 sendiri sebetulnya sebanyak 1.785.450 ton beras dan masih tersisa 275.811 ton beras yang belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu.
Ia menyebutkan, impor beras akan semakin menyulitkan ekonomi rakyat. Khususnya akan berimbas kepada para petani. Diprediksi, ungkap dia, jika pemerintah tetap menjalankan kebijakan impor beras, harga gabah dari petani akan mengalami penurunan drastis.
“Berdasarkan data, Bulog pada 7 Maret 2021 lalu, memiliki stok beras sebesar 869.151 ton, yang terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton,” tuturnya.
Baca Juga:Coba Motor yang Akan Dibeli, DG Malah Kabur Tak Ada KabarKemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Episode Delapan
Ia mengaku, berdasarkan hasil komunikasinya dengan DPR di Jakarta dan hasil pengumpulan data di lapangan, ia melihat potensi produksi panen raya tahun 2021 sangat bagus prospeknya. Sehingga, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri.