GARUT – Polda Metro Jaya mengungkapkan alasan penetapan tersangka artis Gisella Anastasia atau Gisel terkait kasus dugaan penyebaran video asusila yang diperankan dirinya dan pria berinisial MYD.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, Gisel dijerat dengan Pasal 4 UU 44/2008 tentang Pornografi.
“Dibaca di Pasal 4 (UU No.44/2008 tentang Pornografi) membuat, memproduksi. Saya sudah sampaikan kemarin yang melakukan merekam siapa, saudari GA, dia yang merekam, membuat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Rabu (30/12).
Baca Juga:Sebuah Kapal Nelayan Terdampar di Pantai Cibalong Garut, Ada Aksi MengerikanPenganiaya Imam Dipastikan Gangguan Jiwa, Tapi Tetap Diproses, Begini Kata Polisi
Yusri menyebut, Gisel bisa tidak dipidana jika video tersebut memang untuk konsumsi pribadi.
Namun pada kenyataannya video tersebut tersebar luas melalui media sosial.
“Memang tidak bisa (dipidana) kalau untuk kepentingan pribadi, tetapi yang terjadi adalah teman-teman di media itu sudah ada semua kan, sampai khalayak masyarakat, coba nanti dibaca di pasalnya. Sampai ke masyarakat, jadi untuk umum, sampai ke umum itu, ini yang kemudian tersebar,” tambahnya.
Sedangkan pemeran pria yang berinisial MYD dijadikan tersangka atas perannya dalam video tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
“MYD kita kenakan di Pasal 8 Juncto Pasal 34 di UU Nomor 44 tentang pornografi,” ujarnya.
Adapun penjelaskan pasal dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:
Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Dalam Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
Adapun konten yang dianggap pornografi mencakup enam hal, yaitu persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.
Baca Juga:Pol PP Jabar dan Satgas Covid-19 Kota Tasik Sidak PerkantoranCiamis Targetkan Kuasai Pasar Ikan Koi Nasional
Sedangkan pada penjelasan Pasal 4 Ayat 1, dipaparkan bahwa yang dimaksud “membuat” dikecualikan jika diperuntukan dirinya sendiri atau kepentingan sendiri.
Pasal 8 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pada Pasal 8 UU Pornografi tertulis, setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan.
Kemudian pada penjelasan Pasal 8 disebutkan jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, (maka) pelaku tidak dipidana.