RadarPriangan.com, BANJAR – Pemkot Banjar, Jawa Barat, berupaya mengimplementasikan visi misi mewujudkan kota hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat poin mewujudkan kota responsif gender.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Banjar, untuk mewujudkan itu melaksakan Bimtek perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi SDM perangkat daerah dan Desa, Selasa, (03/03/2020).
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga (3) hari tersebut diikuti oleh Pegawai Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, serta perwakilan Desa/Kelurahan se-Kota Banjar.
Baca Juga:BPBD Peringatkan Pengendara Agar Waspada Saat Melintasi Jalur Ciamis MajalengkaNelayan Garut Kembali Disambar Petir Saat Mancing di Pantai
Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, mengapresiasi kegiatan PPRG tersebut. Menurutnya, pada tahun 2018, Pemkot Banjar telah mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama, sebagai apresiasi dari Presiden RI atas prakarsa dalam upaya mencapai kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Dalam mewujudkan kota responsif gender, diperlukan sumber daya manusia dalam membuat perencanaan dan penganggaran responsif gender. Itu sebabnya, Desa/Kelurahan kami libatkan, karena memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut Ade mengatakan, dengan adanya kegiatan tersebut, Desa mampu membuat perencanaan dan membuat alokasi anggaran bagi program dan kegiatan yang responsif gender.
” Diantaranya penyediaan fasilitas atau alat penunjang bagi Disabilitas, ruang bermain ramah anak yang memenuhi standar, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta yang lainnya,” imbuhnya.
Kasie Peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan, Lukita Dwi, berharap dengan kegiatan bimtek tersebut, Desa/ Kelurahan dan seluruh OPD mampu menyusun anggaran responsif gender.
“Sebetulnya tiap masing-masing OPD sudah melaksanakan, cuma belum ada data dasar yang terpilah, lelaki dan perempuan berapa, level usia-nya lelaki dan perempuan berapa, lansia berapa, difabel berapa,” tuturnya. (mg1)