RadarPriangan.com, GARUT – Pelajar SMA-SMK di Kabupaten Garut yang tidak bisa belajar di sekolah akan diberi kuota internet. Program tersebut bersumber dari dana BOP untuk siswa kurang mampu. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat wilayah XI, Asep Sudarsono kepada wartawan, (29/7/2020)
Menurutnya, pembagian kuota internet itu sudah bisa diberlakukan saat ini, jika pihak sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Selain itu sekolah harus memetakan siapa saja yang perlu dibantu penyediaan kuota internet sebagaimana program Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga:Kenali Gejala Penyakit Jantung Koroner, Asap Rokok Salah Satu PenyebabnyaMakanan Khas Indonesia ini Rupanya Bisa Menurunkan Kolesterol Jahat, Cocok Jadi Hidangan Idul Adha
“Jadi sekolah harus bisa melihat siapa saja yang kira-kira perlu dibantu (kuota internet untuk pembelajaran, red), kalau siswa keluarga kaya itu tidak,” kata Asep.
Untuk besaran masing-masing kuota internet yang diberikan tergantung dari kemampuan pihak sekolah. Menurutnya, hal tersebut dilihat dari besaran BOP yang ada dengan jumlah siswa di sekolah yang memerlukan bantuan.
Sementara ini, sekolah yang sudah mengajukan untuk sekolah di Garut secara tatap muka ada 19 SMA dan 6 SMK, sekolah yang mengajukan akan dilakukan verifikasi sebelum dibuka. Sekolah tersebut khusus yang berada di 27 Kecamatan yang dinilai zona hijau.
“Tapi tetep anak atau guru yang ada di zona merah tidak ke sekolah, jadi di rumah saja (belajarnya, red), dan sekolah ” kata Asep.
Sementara itu, Kepala SMKN 2 Garut Dadang Johar Arifin mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan segala hal penunjang protokol kesehatan, jika harus belajar tatap muka nantinya. Meski demikian, program pembelajaran daring pun masih terus dioptimalkan selama ini.
“Kami mengecek kesiapan wastafel, termogun, anak diinstruksikan menggunakan masker, semua guru memakai faceshield. Kemudian ada permohonan kesiapan anak belajar di sekolah dari orang tua. Setelah meminta, kami akan mengajukan ke KCD. Kalau membolehkan maka kami siap, hal itu supaya kami punya payung hukum untuk melaksanakan sekolah tatap muka,” katanya.
Tidak hanya itu, pihaknya pun telah menyiapkan pola pembelajaran untuk menyusul beberapa mata pelajaran praktek yang sempat tertinggal akibat aktivitas belajar di rumah, termasuk praktek kerja industri.