Kedua, harus membuat roadmap yang jelas untuk menarik negara-negara prioritas menjadi anggota CPOPC sesuai kriteria yang tercantum dalam Protocol to Amend. Sekretariat CPOPC harus menyiapkan laporan kemajuan dalam isu keanggotaan ini. “Perluasan keanggotaan harus menjadi salah satu key performance indicators di 2022,” ujar Menko Airlangga.
Ketiga, setelah mengadopsi The Global Framework of Principles on Sustainable Palm Oil, Sekretariat harus menyediakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan kerangka kerja ini dengan partner internasional yang relevan, khususnya dalam sistem PBB maupun dengan produsen minyak nabati besar, sehingga membantu menyadarkan visi bersama untuk membuat satu standar keberlanjutan bagi minyak yang dapat dikonsumsi.
Keempat, Sekretariat CPOC juga harus dapat menerjemahkan isu prioritas yang berisi Strategy and Policy Direction menjadi berbagi program dan inisiatif. “Strategi ini tidak terbatas pada manajemen penawaran, permintaan dan perkiraan harga, tetapi juga semua masalah kritis yang dihadapi oleh anggota dan non-anggota dengan cara yang lebih koheren dan terkoordinasi,” jelas Menko Airlangga.
Baca Juga:Warga Garut Banyak Buang Sampah ke SungaiPengerukan Sedimentasi Sungai Citameng di Sukawening Mulai Dilakukan
Kelima, kampanye advokasi juga harus dimonitor, ditelaah, dan diberi masukan supaya semuanya bersinergi dan menghasilkan sesuatu yang mempunyai impact terukur untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan, sekaligus mengurangi sentimen negatif.
Keenam, sejalan dengan Presidensi G20 Indonesia yang dimulai pada bulan ini, Sekretariat CPOPC juga merencanakan untuk menyebarkan perspektif dan kepentingan dari negara-negara produsen minyak sawit tersebut dalam beberapa forum G20. “Sesuai kesepakatan dengan Menteri Zuraida, Pertemuan selanjutnya CPOPC akan dilaksanakan pada Juni 2022 di Indonesia,” imbuh Airlangga.