GARUT – Masa mahasiswa Garut yang melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Rabu 7 September 2022 menyampaikan penolakan terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi BBM.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Garut, Jajang menyatakan penolakannya itu kepada Bupati Garut Rudy Gunawan.
Jajang menilai pemberian BLT ini tidak efektif untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat.
Baca Juga:Asyiik, 236 Ribu Warga Garut Akan Dapat BLT BBMTarif Baru Bus Pulau Jawa Naik Hingga Rp 30 Ribu Tutupi Biaya BBM
“BLT BBM akan tidak efektif dalam penerapannya nanti. Selain tidak menjamin bisa merata kebijakan BLT juga berpotensi menambah peluang korupsi baru, ” Ujar Jajang.
Ketua DPRD Kabupaten Garut Euis Ida menyambut baik salah satu tuntutan dari massa aksi terkait penolakan BLT. Namun Euis menjelaskan, kebijakan BLT merupakan domain Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah hanya mengikuti saja apa yang sudah diatur Pemerintah Pusat.
“Kebijakan BLT tidak bisa kami tolak karena berasal dari pusat. Namun saya bersama para anggota dewan lain akan mengawal ketat proses pelaksanaan program tersebut agar betul – betul efektif,” Ujar Euis. (LAN)