Elektabilitas Ridwan Kamil Hampir Menyalip Prabowo Subianto

Elektabilitas Ridwan Kamil Hampir Menyalip Prabowo Subianto
Komika Uus Ingin Ridwan Kamil Tetap Becanda Meski Jadi Presiden. Ridwan Kamil kerap memposting hal-hal lucu di akun Instagram pribadinya
0 Komentar

Hasil survei Charta Politika Indonesia menunjukan elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyaris menyalip Prabowo Subianto.

Elektabilitas Ridwan Kamil yang digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden 2024 itu menjadi sosok kedua tertinggi yaitu 20,8 persen, meskipun yang jadi pilihan tertinggi responden di Jawa Barat adalah Prabowo dengan elektabilitas 24 persen.

“Masyarakat Jawa Barat lebih puas dengan kinerja pemerintah provinsi dibandingkan dengan pemerintah pusat,” demikian kesimpulan sigi yang dirilis Rabu, 16 Maret 2022 ini.

Baca Juga:Survei Charta Politika Indonesia, Kepuasan Masyarakat Terhadap Ridwan Kamil TinggiGolkar Targetkan Yogyakarta Jadi Lumbung Suara, Ketua Umum dan Kader Siap Maksimalkan Kerja Politik

Survei ini mencoba membaca perilaku dan pilihan masyarakat terkait tiga aspek.

Pertama, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat dan provinsi.

Kedua, pengetahuan pelaksanaan Pemilu 2024 dan wacana penundaan Pemilu.

Ketiga, elektabilitas pemilihan gubernur, presiden, dan partai politik.

Tapi hanya di Jawa Barat, elektabilitas Ridwan Kamil menjadi kedua tertinggi yaitu 20,8 persen, meskipun yang jadi pilihan tertinggi responden di Jawa Barat adalah Prabowo dengan elektabilitas 24 persen.

Survei dilakukan 3 sampai 9 Februari 2022. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung menggunakan kuisioner terstruktur.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei di Lampung melibatkan 800 responden dengan margin of error kurang lebih 3,46 persen.

Di Jawa Barat melibatkan 1200 responden dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen. Terakhir, 1210 responden di Jawa Timur dengan margin of error kurang lebih 2,82 persen. Berikutnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut ketiga provinsi dipilih karena masyarakatnya cenderung tidak homogen dan jumlah penduduknya banyak.

“Nanti mungkin akan ada provinsi-provinsi lain,” kata dia saat dihubungi. (red/erf)

0 Komentar