DPC GMNI Garut Tolak Rencana Kenaikan BBM Jenis Pertalite, Pemerintah Harusnya Beri Kado Kemerdekaan

DPC GMNI Garut Tolak Rencana Kenaikan BBM Jenis Pertalite, Pemerintah Harusnya Beri Kado Kemerdekaan
0 Komentar

GARUT – Dewan Pimpinan Cabang  Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Garut, menolak rencana pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi jenis pertalite.

Dimana santer kabar bahwa Presiden Jokowi pekan depan akan mengumumkan kenaikan pertalite.

Sekjen DPC GMNI Garut Bung Nanan Nugraha  menyatakan penolakannya terhadap rencana  kenaikan harga BBM karena saat ini situasi ekonomi rakyat Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid-19.

Baca Juga:Yudha Puja Turnawan Kunjungi Kakek 71 Tahun Korban Kebakaran di TalegongRidwan Kamil: Anak Muda Harus Mampu Adaptasi Era Digital

Selain itu permasalahan bahan pokok juga dinilai belum stabil sehingga akan semakin memperburuk ekonomi masyarakat.

” Tentu kami DPC GMNI Garut akan menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi ini karena situasi dan kondisi ekonomi kita masih sulit sehingga pemerintah harus memikirkan rakyatnya jangan sampai mengorbankannya” ujarnya.

Nanan mengatakan dalam euforia  HUT Ke-77  Republik Indonesia, mestinya pemerintah harus memberikan kado kebahagiaan bagi rakyatnya, namun pada kenyataannya malah sebaliknya.

“Hari ini  pemerintah mulai kehilangan akalnya dengan menaikkan harga  BBM bersubsidi yang akan menjadi pukulan dan kado terburuk bagi rakyat Indonesia yang masih dalam euforia perayaan kemerdekaan 17 Agustus.” ujar Nanan.

Nanan menilai dengan naiknya harga BBM Bersubsidi ini akan menjadi dampak buruk.

” Pasalnya jika BBM ini naik maka semua ikut naik (efek domino). Bahan pokok naik, ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yg akan menurun dan hal ini akan menciptakan bertambahnya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan,” katanya.

Ia memandang seharusnya pemerintah lebih selektif dan harus menunjukan keberpihakannya kepada rakyat.

Baca Juga:Ini Baru Mantap, Kecamatan di Garut Bisa Cetak e-KTP, Kecuali 7 Kecamatan yang BelumMaknai Kemerdekaan RI, BRI Salurkan Dana Pendidikan bagi 68 Paskibraka dan 1.800 Anak Pelaku Usaha Mikro

” Untuk saat ini pemerintah baiknya menekan biaya barang dan jasa kemudian menunda proyek infrastruktur yang dirasa belum urgent selain itu pemerintah juga harus lebih menekan pengeluaran biaya belanja pegawai,” katanya.

” Selain itu Pemerintah Indonesia baiknya tak membanding-bandingkan harga minyak dengan negara Singapura dan Jerman, soalnya pendapatan per kapita kita dengan mereka juga sangat jauh berbeda,” ujarnya.

Nanan menegaskan bahwa GMNI Garut dengan tegas menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi.

“Kami GMNI Garut dengan tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi, apapun alasannya kami akan selalu ada di tengah-tengah rakyat, membela mengawal semua yang menjadi kepentingan rakyat. Merdeka,” Pungkasnya. (jem)

0 Komentar