Capres Nomor Urut 3 Singgung Jendral yang Dulunya Hukum Prabowo Kini Mendukungnya

Capres Nomor Urut 3 Singgung Jendral yang Dulunya Hukum Prabowo Kini Mendukungnya
Capres Nomor Urut 3 Singgung Jendral yang Dulunya Hukum Prabowo Kini Mendukungnya
0 Komentar

RADAR GARUT – Capres nomor urut 3 singgung jendral yang dulunya hukum Prabowo kini mendukungnya.

Capres nomor urut 3 ialah Ganjar Pranowo kini menyinggung jenderal yang dulunya menghukum Prabowo Subianto soal dugaan pelanggaran HAM.

Ganjar menilai mereka tak etis lantaran saat ini memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai capres nomor urut 2 di Pilpres tahun 2024

Baca Juga:Jokowi Kembali Luncurkan Bansos Jelang Pemilu 2024, Begini Respons GanjarMahfud Md Resmi Mundur dari Menko Polhukam, Begini Respons Ganjar

Hal itu disampaikan Ganjar pada saat melakukan kampanye serta berdialog bersama mahasiswa dan gen Z di Pontianak Convention Center, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu tanggal 31 januari tahun 2024. Mulanya Ganjar ditanya terhadap penanganan HAM di Indonesia.

“Bapak tolong jangan hanya pas kampanye ini muncul-muncul terus mengenai pelanggaran HAM. Itu harapan kami juga, itu mohon untuk segera diselesaikan agar ini tidak menjadi bahan yang selalu digunakan terus saat pemilu. Kami ingin kebenaran itu hadir, kebenaran itu ada untuk rakyat Indonesia,” Tutur seorang mahasiswa, Astarina.

Ganjar terus merespons pertanyaan itu serta mengungkit momen debat pertama Pilpres tahun 2024 pada saat dirinya bertanya masalah HAM ke Prabowo. Ganjar juga mengatakan pertanyaan itu tidak tendensius buat menjatuhkan Prabowo.

“Kemudian terkait dengan pelanggaran HAM. Kalau Anda nonton debat pertama saya lah orang yang berani bertanya langsung di depan Pak Prabowo. Apakah sedang menghina beliau? Tidak. Apakah saya sudah mengungkit masa lalu? Tidak. Tadi beliau benar. Karena saya ingin memastikan agar perdebatan ini tidak terulang setiap mau pilpres. Maka tugas negara adalah memastikan itu,” kata Ganjar.

“Maka dulu saya tanya pada dua hal, yang pertama, ‘Apakah Saudara, kalau Saudara yang terpilih apakah akan membuat pengadilan HAM?’ Karena ini 2009 diperintahkan dengan keputusan DPR tapi tidak ada yang melaksanakan sampai hari ini dan tidak ada yang memutuskan sampai hari ini dan itu selalu berulang setiap 5 tahun. Saya tanyakan langsung,” imbuhnya.

Ganjar terus menyinggung jenderal soal pertanyaan yang diajukannya itu. Ganjar juga menilai sikap jenderal itu tidak etis. Karena, lanjut Ganjar, dulu jenderal tersebut menghukum Prabowo terkait pelanggaran HAM, tetapip kini beralih memberikan dukungan.

0 Komentar