RadarPriangan.com, GARUT – Jumlah bantuan anggaran untuk Layanan Terpadu Rumah Harapan (Lapad Ruhama) dinilai masih kecil untuk menjangkau banyak rakyat miskin di Kabupaten Garut. Maka dari itu, DPRD Kabupaten Garut meminta Pemkab menambah total anggaran untuk bantuan rakyat miskin tersebut.
“Anggaran Lapad Ruhama terlalu kecil jika dibandingkan jumlah warga tidak mampu yang masih perlu bantuan di Kabupaten Garut, anggaran Lapad Ruhama saat hanya Rp 800 juta, makanya kita minta di perubahan agar Pemkab Garut bisa menganggarkan Rp 10 miliar untuk program tersebut, ini demi kepentingan rakyat kecil,” kata Anggota DPRD Garut Fraksi PDI-P Yudha Puja Turnawan usai menjenguk Rani (23) warga miskin yang perlu bantuan medis di RSUD dr Slamet Garut, Kamis (18/6/2020).
Yudha menambahkan, kasus Rani (23) seorang warga perempuan miskin asal Kecamatan Limbangan yang ditinggal suami tapi belum tersentuh bantuan BPJS Kesehatan dari pemerintah menjadi salah satu potret belum meratanya bantuan untuk rakyat miskin di Kabupaten Garut.
Baca Juga:Update Kasus Covid-19 Kabupaten Garut, Kamis 18 Juni 2020Masa Pandemi, Unigal Gelar Wisuda secara Daring
“Dia (Rani) tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan BPJS, sementara Rani perlu segera mendapatkan penanganan medis, kondisinya yang serba kekurangan membuatnya menahan sakit hingga 3 tahun. Alhamdulillah kali ini dia sudah ditangani, dan pihak rumah sakit bersedia menangguhkan penagihan biaya pengobatan untuknya,” kata Yudha.
Yudha menambahkan, jumlah tagihan RSUD ke Dinkes saja melalui program Lapad Ruhama mencapai Rp 1,5 miliar. Sehingga menurut politisi PDI-P itu, Pemkab perlu menambah jumlah anggaran untuk Lapad Ruhama dari Rp 800 juta menjadi Rp 10 miliar.
Hal lain yang perlu diperjuangkan pemerintah yakni memastikan 98 persen rakyatnya mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS. Sedangkan kata Yudha, jika merujuk pada target Universal health Coverage, warga yang tercover harus 100 persen.
“Saat ini masih jauh dari 98 persen, seperti Rani saja salah satu contohnya, dia belum tercover BPJS Kesehatan, sehingga kedepan pemerintah daerah perlu (menambah anggaran, red) mengcover lebih banyak masyarakat tidak mampu mendapatkan jaminan kesehatan,” pungkasnya. (erf/RP)