oleh

Gara-gara Sengketa Lahan, Warga Melalui Kuasa Hukum Akan Laporkan Oknum BPN dan Oknum PPAT-S

GARUT – Kepemilikan tanah yang berada di blok Panyambungan Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler dipersoalkan warga. Diantaranya Osa Santosa yang menunjuk kuasa hukum Hanung Prabowo untuk mempertanyakan kejelasan status tanah yang diklaim juga dimilikinya.

Hanung mengungkapkan, kliennya yakni Osa Santosa telah membeli bidang-bidang tanah di blok Panyambungan Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut pada sekitar tahun 1997/1998, kurang lebih seluas 6 hektare.

Kemudian kata Hanung, pihak kliennya menyerahkan bukti surat-surat kepemilikan tanah itu ke kantor BPN Garut dengan tujuan untuk dibuatkan dan diterbitkan sertifikat induk yang merupakan penggabungan dari bidang-bidang tanah yang telah dibelinya itu. Sehingga pada tahun 1998 terbit SHM nomor 264 seluas 4,5 hektare. Setelah itu di tahun yang sama diserahkan kembali sertifikat tersebut ke Kantor BPN Garut dengan tujuan untuk kepentingan splitsing

“Pada rentang waktu tahun 2016/2017 klien kami menanyakan ke kantor BPN Garut terkait dengan sisa tanah yang belum termasuk di dalam SHM no 264 dan proses splitsing, namun tidak pernah mendapatkan kejelasan dan keterangan yang resmi dari kantor BPN,” katanya.

Namun anehnya kata Hanung, pada pertengahan tahun 2018 tiba-tiba ada seorang pegawai kantor BPN Garut menemui kliennya dan memberitahu bahwa SHM nomor 264 tersebut hilang dan tidak berada di kantor BPN Garut.

Lanjutnya, setelah melalui proses pencarian dokumen yang panjang, pada tahun 2020 bapak Osa Santosa menemukan sertifikatnya kembali, namun berada di pihak lain.

“Setelah ditemukan untuk selanjutnya sertifikat tersebut diserahkan kembali ke kantor BPN Garut karena bapak Osa Santosa merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu proses splitsing sertifikat Kepada pembeli tanah yang termasuk di dalam SHM 264 milikinya tersebut.

Setelah itu kata Hanung, kantor BPN Garut masih terkesan acuh terhadap masalah tersebut, dampaknya proses splitsing dan kejelasan status sisa luas tanah dari SHM nomor 264 tetap tidak jelas sampai saat ini.

Bahkan Hanung menambahkan, kejadian tersebut nampaknya dimanfaatkan oleh sebagian okun tidak bertanggung jawab sehingga bermunculan akta jual beli yang tidak sah dan diduga bodong yang diterbitkan oleh PPAT-S Kecamatan Tarogong Kaler.

Ia pun menyebut, beberapa dampak dari masalah ini juga merembet ke belum tuntas dan tertundanya pembangunan jalan lingkar Cipanas.

Menyikapi kondisi ini, maka pihaknya selaku kuasa hukum akan menempuh langkah hukum diantaranya meminta pertanggungjawaban kantor BPN Garut secara tertulis dan melakukan mediasi secara langsung dengan melibatkan seluruh masyarakat yang merasa telah dirugikan.

Tidak hanya itu, pihaknya pun akan membuat laporan kepolisian atas dasar dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh oknum di kantor BPN Garut dan oknum di kantor PPAT-S Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

Terpisah, permasalahan sengketa lahan yang berdampak pada pembangunan jalan Lingkar Cipanas juga diakui Bupati Garut Rudy Gunawan

“Jadi sekarang ini ada satu kilometer kurang lebih tanah yang belum dilaksanakan (pembangunan untuk jalan lingkar Cipanas, red), pertama (alasannya, red) masih ada sengketa kepemilikan di sekitar (lahan dekat, red) hotel harmoni, tapi itu sudah dikonsinyasikan ke pengadilan, sekarang ini makanya ini belum clean and clear,” ujarnya ketika dikonfirmasi terkait kabar tertundanya pembangunan lingkar cipanas karena ada sengketa lahan.

Meski begitu, pihaknya meyakini telah membeli lahan dengan sertifikat. Mengenai pembebasan lahan, Bupati menyebut hal tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Garut.

“Yang beli itu (Tanah, red) kan BPN, pembebasan tanah kan oleh BPN, tapi kita sah membeli nya,” pungkasnya. (Erf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *