oleh

Kesepakatan Bersama, Pembangunan Jalan Poros Akan Dimulai Kembali

  • Muspida, Perhutani dan Masyarakat Bertemu dalam Konsultasi Publik

RadarPriangan.com, GARUT – Pembangunan Jalan Poros yang menghubungkan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cikajang, Cilawu dan Banjarwangi, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, akan dilanjutkan kembali.

Keputusan itu diambil karena ada kesepakatan dari para warga dan tokoh masyarakat yang hadir dalam acara konsultasi publik di Kantor Kecamatan Banjarwangi, Selasa (17/03/2020).

Dalam konsultasi publik tersebut tampak hadir Bupati Garut, Rudy Gunawan, perwakilan unsur Muspida mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, TNI.

Hadir pula Dinas PUPR, unsur Muspika dari tiga kecamatan dan juga instansi terkait sebagai pemangku hutan lindung yaitu Perum Perhutan PKH Garut, kemudian juga pemerhati lingkungan dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Garut, Rudy Gunawan menyampaikan, untuk mengawali pembangunan yang baik, tentunya harus ada perencanaan yang baik pula.

“Oleh karena itu agar pembangaunan berjalan dengan baik dan lancar, maka kepada para bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir silahkan bisa menyampaikan usulan maupun sanggahan terhadap pembangunan Jalan Poros melalui konsultasi publik ini,” kata Rudy.

“Seperti saat pembangunan jalan Toblong pada tahun 2015 ada permasalahan kajian geologi bahwa kondisinya tidak layak pada saat itu kami mengeluarkan Rp 12 miliar. Ada 15 kecamatan akan menjadi daerah otonomi baru, kami mengeluarkan dana Rp 100 miliar, untuk pembangunan daerah di 15 kecamatan wilayah selatan”

” Oleh sebab itu berbekal dari pengalaman tersebut maka silahkan apa yang menjadi kendala dan permasalahan bisa diselesaikan dalam forum konsultasi publik ini,” tambahnya.

Lanjut Rudy, secara teknokratif, membuat jalan dari Cilawu menuju Banjarwangi harus memiliki kajian yang aman dari longsor maupun izin pinjam pakai dari kawasan hutan lindung.

Maka dari itu perlu kajian yaitu berupa AMDAL. Apakah ada habitat yang terganggu, termasuk mata air, kemudian dampaknya, dan yang paling penting adalah tetap memperhatikan aturan yang berlaku seperti UU nomor 32 tentang pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup.

“Kepada pemerhati lingkungan kami minta maaf, izin lingkungan sedang diproses, swakelola ini dilakukan oleh dinas, pelaksananya desa, pengawasnya inspektorat, silahkan dikerjasamakan, silahkan usulkan sesuai ataruan yang ada yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018″

“Jadi pembangunan jalan ini bukan oleh pemborong,  tidak ada masalah pro dan kontra, yang penting proses dan persyaratan ditempuh dengan benar. Untuk sementara kita hentikan dulu nanti setelah AMDAL-nya selesai baru bisa dimulai kembali,” ujar Rudy Gunawan. 

Sementara itu Menurut Camat Banjarwangi Enyang Juanda, bahwa untuk pembangunan Jalan Poros prosedur maupun mekanisme sudah dilakukan, baik dari Musrenbang desa pada tahun 2019, masuk di RPTK Kecamatan Banjarwangi juga Kecamatan Cilawu.

Kemudian pada tahun 2020 masuk lagi di RPTK Kecamatan sebagai skala prioritas dan sebagai lanjutan pembangunan Jalan Poros Kecamatan.

Selain itu, lanjut Camat Banjarwangi, mengenai dampak lingkungan, dirinya berpesan kepada masyarakat Banjarwangi justru hutan yang tidak produktif lagi wajib dipelihara dengan cara menenam pohon tegakan.

Ada tanaman kopi, duren, alpukat, Kesemek, Manggis serta tanaman buah-buahan lainnya.

“Maka selain sebagai fungsi hutan,  ada produk juga sebagai hutan penghasil buah-buahan. Kami bermimpi hutan tersebut sebagai hutan wisata dan kami juga mendambakan adanya pembangunan agar transportasi juga bisa lebih mudah dan terjangkau yang nantinya bisa berdampak pada aktivitas perekonomian warga,” jelasnya.

Sementara itu menurut salah satu tokoh masyarakat Banjarwangi, pembangunan jalan poros ini merupakan keinginan masyarakat.

Karena masyarakat berharap dengan adanya jalan poros masyarakat Desa Wangunjaya tidak lagi menjadi desa tertinggal. Sehingga dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi bisa meningkat. (bow)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *