GARUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Garut yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah terlalu banyak. Namun diduga banyak warga mampu yang masuk DTKS.
Yudha mengatakan, dari sekitar 2,6 juta warga Kabupaten Garut, 1,8 juta warga Kabupaten Garut masuk ke dalam data DTKS .
“Berarti kan banyak warga mampu yang masuk juga, ini saya meminta perbaikan data dengan serius,” kata Yudha saat diwawancarai Selasa (7/6/2022).
Baca Juga:Pendataan Iris Mata Menjadi Kendala Masyarakat Garut Membuat E-KTPPemdes Leuwigoong Sewakan Lapang Jamaras Rp15 juta
Dia mengatakan dari hasil penelitian, ada beberapa wilayah di Kabupaten Garut, ketika orang yang sudah berkecukupan mendapatkan bantuan dan terdata dalam DTKS.
“Ada beberapa wilayah, yang kaya menerima bantuan, yang miskin di desa tersebut tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Yudha pun mengharapkan agar orang mampu seperti ini dikeluarkan saja dari DTKS.
Dikarenakan, jumlah data DTKS untuk Kabupaten Garut yang terbilang cukup tinggi, di angka 1,8 juta masyarakat.
“Disamping banyaknya fenomena warga yang benar – benar miskin itu tidak masuk kedalam DTKS,” katanya.
Dia juga mengharapkan adanya komitmen serius dari instansi terkait untuk melakukan validasi dan verifikasi DTKS.
“Tiap bulan juga Kemensos memperbolehkan tiap bulan perbaikan DTKS itu, siapa yang dikeluarkan, siapa yang masuk,” katanya.
Baca Juga:Mas Kawin yang Diberikan Deddy Corbuzier ke Sabrina Ramai DiperbincangkanSeorang Pria di Gresik Nikahi Kambing
Dia mengatakan, pada hari Rabu pihaknya akan melakukan ‘blusukan’ di sekitaran kelurahan margawati untuk memastikan adanya laporan dari warga terkait dengan banyaknya warga yang tidak mendapatkan bantuan dan tidak masuk kedalam DTKS.
“Nanti saya akan mendesak ke pemerintah daerah, dalam hal ini Dinsos (Dinas Sosial) mengupdate DTKS nya, dan besok saya akan mengajak Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) juga, kalau masih banyak yang belum perekaman saya meminta untuk ada perekaman ke tingkat kelurahan,” katanya.
Dengan mengajak Dinsos beserta Disdukcapil, para lansia – lansia yang tidak berkecukupan, diharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah.(cat)