Radarpriangan.com, Bandung – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memastikan diri siap menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Pada saat yang sama, memegang teguh komitmen antikorupsi dengan cara menjadikan zona integritas wilayah bebas korupsi (ZI WBK) di seluruh unit pelayanan.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menegaskan
komitmen tersebut saat membuka entry meeting bersama tim audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) di ruang rapat pimpinan BKKBN Jabar, Jalan Surapati Nomor 122,
Kota Bandung, 24 Februari 2020. Sebagai
provinsi dengan jumlah penduduk paling jumbo di Indonesia, beban kerja BKKBN
Jabar tentu sangat besar. Butuh kesungguhan dan komitmen tegas untuk memastikan
pelayanan bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat.
“Butuh komitmen kuat di lingkungan BKKBN, khususnya
dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Kang Uung, sapaan akrab Kusmana.
Baca Juga:Kendaraan Roda Empat Menuju Pamengpeuk Sementara DitutupWisatawan di Ciamis Bisa Keliling Kota Naik Bus Gatrik
Kang Uung berharap implementasi ZI WBK mampu membentuk
karakter dan budaya bagi sumber daya manusia (SDM) berintegritas sekaligus
menciptakan sistem yang mampu mencegah dan medeteksi sedini mungkin
penyimpangan dalam birokrasi. Sebagai abdi negara, sudah seharusnya semua
jajaran BKKBN memegang teguh sebaik-baiknya serta setia kepada tugas.
Dalam pencapaian ZI WBK, sambung Uung, seluruh
pemimpin pada instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2015 tentang RPJMN. Adapun target maturitas/kematangan
penyelenggaraan SPIP untuk 2019 adalah level 3. Banyak syarat yang harus
dipenuhi baik dalam konteks kelembagaan maupun unit kerja yang ditetapkan.
Dalam konteks kelembagaan, indikator mutlak yang harus dipenuhi di antaranya
perolehan opini atas laporan keuangan minimal wajar dengan pengecualian (WDP)
untuk WBM dan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk WBBM) serta Nilai
Akuntabilitas Kinerja (AKIP) minimal B.
“Jumlah penduduk yang besar di Jawa Barat
menjadikannya sebagai tulang punggung program Banggakencana nasional. Sayangnya
kondisi kependudukan Jawa Barat masih memprihatinkan. Selain jumlah yang sangat
besar, laju pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi. Persebarannya juga tidak
merata. Ini diperburuk dengan rendahnya kualitas SDM kita di Jawa Barat. Ini