Meski pihak desa bisa saja mengajukan permohonan hibah terhadap tanah dan bangunan itu, dan aset sekolah itu dijual oleh pemerintah. Tetapi untuk menempuh itu harus melalui beberapa tahapan yang benar.
“Bisa dijual tapi ada taksirannya dan ada prosesnya. Tidak bisa ujug-ujug dijual pakai kuitansi seperti itu,” katanya.
Helmi menegaskan, jika tiba-tiba dijual tanpa pemberitahuan ke pemerintah, pelakunya bisa dikenakan pidana. Apalagi aset sekolah itu masih tercatat milik Pemkab Garut
Baca Juga:Kopi Garut Kembali BergeliatMUI Garut Menyatakan Sikap Soal RUU HIP
Kaitan adanya kabar pembongkaran material bangunan sekolah, ia pun meminta agar bahan bangunan di sekolah tersebut dikembalikan seperti semula. Walau tidak difungsikan, bangunan dan tanah sekolah masih menjadi hak pemerintah. (erf/RP)