RadarPriangan.com, GARUT – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut meminta pemerintah daerah tidak buru-buru mengeluarkan kebijakan kaitan pengaktifan kembali sekolah. Demikian diungkapkan Ketua PGRI Kabupaten Garut, Mahdar kepada wartawan, Kamis (4/6/2020).
Mahdar mengungkapkan, berdasarkan anjuran PB PGRI, kebijakan kaitan kegiatan belajar mengajar (KBM) akhir tahun pelajaran ini diharapkan tidak tergesa-gesa. Tapi harus perlu perhitungan matang dengan memberi jaminan keselamatan bagi guru dan siswa.
“Andai dipaksakan untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP karena kebijakan Pemda Kabupaten, pihak Dinas Pendidikan (Disdik, red) harus hati-hati juga dalam mengambil kebijakan terkait mau diaktifkan kembali KBM,” ujarnya.
Baca Juga:Gugus Tugas Garut Melakukan Rapid Test di Kecamatan Banyuresmi, Seperti Apa Hasilnya?Ferdian Paleka, Youtuber ‘Tapi Boong’ itu Sudah Bebas
“Karena harus memperhatikan keselamatan guru-guru dan peserta didik. Pihak sekolah harus menyediakan tempat cuci tangan tiap kelas plus buat guru. Hand Sanitizer. Masker sebanyak siswa. KBM harus jaga jarak, apa sekolah memiliki ruangan tambahan?” tambah Mahdar.
Lanjut Mahdar, PGRI menyarankan pengaktifan sekolah harus sesuai dengan protokoler kesehatan Covid-19. Maka dari itu pihaknya meminta jaminan kesehatan para guru maupun siswa jika diberlakukan kegiatan belajar tatap muka pada masa new normal.
“Walau anak-anak sudah rindu pada guru karena selama ini kami menyadari tidak efektif belajar di rumah. Tapi tetap apapun nanti kebijakannya itu harus tetap mementingkan kesehatan dan keselamatan guru ataupun siswa,” pungkasnya. (erf)