RadarPriangan, BANDUNG – Pengamat ekonomi dari Universitas Pasudan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kartabi menilai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat (Jabar) sudah terlihat ada perbaikan pada 2019 lalu.
Meski tidak semua BUMD, PT Agronesia dinilai sudah ada perbaikan kinerja. Walaupun masih jauh dari harapan. Ter;ebih, sudah puluhan perusahaan itu tidak memberikan deviden
’’Jadi terhitung sejak beberapa tahun kebelakang BUMD PT Jaswita dan Jasa Sarana juga pada tahun lalu tidak memberikan dividen pada pemerintah,’’kata Acuviarta kepada Jabar Ekspres (Radar Priangan Group), (23/10).
Baca Juga:Beasiswa Dosen PTKI 2020 Resmi DibukaDPRD Jabar Matangkan Pembahasan DOB, Garut Selatan Termasuk yang Disetujui
Kendati begitu, dia mengakui, ada beberapa BUMD yang memberikan kontribusi. Tapi itu pun tidak sebanding dengan penyertaan modal pemerintah yang lebih besar.
Acuviarta berpendapat, kinerja BUMD yang belum memberikan deviden. Perlu ada evaluasi. Yaittu, kinerja dari sisi keungan dan dari sisi managent (Sumber Daya Manusia).
Jika ditinjau dari sisi keuangan, bank bjb memiliki kontribusi relatif baik hanya bank bjb saja. Sedangkan PT Jamkrida Jabar masih terbatas.
Sedangkan dari sisi management, mantan-mantan Direksi BUMD banyak bermasalah. Sebab, penepatan orang-orang di BUMD dekat kepentingan politik. Terutama terkait kepentingan pemerintah.
Meskipun rekrutmen Komisaris dan Direksi melalui Open Bidding, ungkap dia, tapi akhir-akhirnya hanya orang yang dekat dengan lingkaran keuasaan saja.
“Jadi open bidding itu tidak menjamin bahwa SDM di BUMD itu jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya,” ungkapnya.
Untuk itu, seharusnya, terang dia, semua Direksi BUMD ada dijalur yang betul-betul transparan. Sehingga tidak banyak kepentingan pemerintah (politik).
“Meskipun pemengang saham itu pemerintah. Tetap saja harus profesional,” terangnya.
Baca Juga:Bupati Garut Umumkan 110 Orang Positif Korona dari Klaster PesantrenAktivis Pedalgas Sayangkan Penebangan Pohon Desa Sindanglaya
Pemerintah juga harus memberikan beban target kepada pemegang BUMD. Supaya, ketika bekerja targetnya tidak tercapai, direksi bisa diganti.
Tak hanya itu, iapun menyoroti soal pengawasan pemerintah terhadap BUMD itu sendiri. Sebab, pemerintah dari segi pengawasan terbilang cukup lemah.
“Pengawasan pemerintah terhadap BUMD itu sangat lemah. Sehingga kontrolnya tidak ada. Bahkan Direksi BUMD ini seperti kadang-kadang tidak mengindahkan Biro Investasi dan BUMD Jabar,” katanya.