Jokowi mencontohkan, saat pemerintah pusat membangun bendungan dan irigasiI primernya, maka pembangunan irigasi sekunder dan tersiernya dilakukan oleh pemerintah daerah.
Begitu juga dengan pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan dan jalan penunjangnya dikerjakan oleh daerah. Posisi kunci sinkronisasi dari pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda.
“Semuanya harus in line dengan RPJPN, RPJPD, RKP, dari kementerian sampai ke daerah itu harus segaris. Sinkronisasi ini kunci di daerah ada di Sekda dan Bappeda,” ungkapnya.
Baca Juga:Jabar Matangkan Pembangunan Jatinangor City of Digital KnowledgePemdaprov Jabar Terapkan Teknologi Blockchain di Sektor Pemerintahan
Pemerintah pusat dan daerah juga diminta berhati-hati dalam mengelola anggaran. Jokowi tak ingin ada satu rupiah pun yang meleset dari rencana yang telah ditetapkan.
Hal ini mengingat situasi global yang tak menentu dengan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen.
“Oleh sebab itu kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal atau angggaran jangan sampai ada uang satu rupiah pun meleset dari rencana yang sudah ditetapkan dan harus memperhatikan skala prioritas,” pintanya.
Setelah Presiden menyampaikan sambutan, sesi kedua musrenbangnas juga diisi oleh arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.