GARUT – Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Gus Imin, memberikan komentarnya terkait video viral regu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Garut yang memberikan dukungan terang-terangan pada Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan Gus Imin disampaikannya ketika berkunjung ke Kabupaten Garut dalam acara “Slepet Imin” di Garut pada Rabu (03/01/2024).
Gus Imin menyoroti tindakan regu Satpol-PP Garut yang memberikan dukungan pada calon presiden secara terbuka. Gus Imin menekankan pentingnya netralitas aparat negara, terutama Satpol-PP yang merupakan bagian dari pemerintah daerah.
Baca Juga:Kuota Haji di Tahun 2024 Untuk Garut Berjumlah 1.931 JiwaBawaslu Garut Selidiki Dugaan Pelanggaran Netralitas, Pasca Viralnya Video Oknum Pegawai Satpol PP Garut
“Satpol PP mana berani kayak begitu kalau enggak ada yang nyuruh, yang nyuruh tahu nggak kalau Satpol PP adalah salah satu aparat pemda jadi harus netral,” ujar Gus Imin dengan tegas.
Gus Imin juga menegaskan bahwa aturan terkait netralitas aparat dalam pemilu sudah diatur baik dalam undang-undang ASN maupun undang-undang Satpol-PP.
Gus Imin menekankan pentingnya adil dan seimbang dalam penegakan aturan, terutama berkaitan dengan penggunaan seragam sebagai simbol kewibawaan aparat.
“Mau pakai undang-undang ASN, boleh, mau pakai undang-undang Satpol PP, boleh, bahwa berseragam itu harus adil dan seimbang,” tambahnya.
Gus Imin juga mengaku kaget terkait munculnya rekaman video tersebut tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Ia menilai kejadian tersebut perlu menjadi pelajaran penting dalam menjaga netralitas dan integritas aparat negara, terutama menjelang Pemilihan Umum.
“Jadi ya Pemilu ini ajang nasional, Pemilu itu agenda nasional, bukan agenda Anies, bukan agenda Prabowo, bukan agenda Ganjar, bukan agenda Jokowi, pemilu adalah agenda nasional, seluruh rakyat dan aparat harus tahu kalau ini agenda nasional harus disukseskan siapapun yang menjadi warga dan aparatur negara,” ungkap Gus Imin.
Dalam menyikapi insiden ini, Gus Imin menekankan bahwa Pemilu adalah agenda nasional yang harus dijaga kemurniannya. Ia mengingatkan bahwa kegagalan Pemilu dapat merusak demokrasi dan menyerukan agar semua pihak, terutama aparat negara, menjaga integritas dan netralitas untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan bersih. (Taufik)