Ketua FPD Garut Kritisi BPNT Dalam Bentuk Uang

Ketua FPD Garut Kritisi BPNT Dalam Bentuk Uang
Ketua FPD Garut Kritisi BPNT Dalam Bentuk Uang. dari temuan di lapangan, banyak KPM BPNT yang tidak membelanjakan uang BPNT kepada sembako
0 Komentar

GARUT – Ketua Forum Pemerhati Desa (FPD) Kabupaten Garut, Roni Faisal Adam, mengkritisi kebijakan Pemerintah Pusat yang menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam bentuk uang tunai.

Ketua FPD Garut tersebut bahkan menyebut kebijakan tersebut sama halnya dengan pembodohan.

Alasannya kata Roni, dari temuan di lapangan, banyak keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT yang tidak membelanjakan uang BPNT kepada sembako sebagaimana yang ditentukan Kementerian Sosial.

Baca Juga:Mahasiswa KKN STIE Yasa Anggana Garut Tambah Semangat Belajar Anak PAUDBRI Sukses Rangkul Ribuan Investor, Penjualan ORI 021 Capai Rp3 Triliun

Akhirnya ada beberapa KPM yang menurutnya membuat keterangan palsu dengan nota belanja buatan untuk menyiasati aturan pemerintah.

” Nah yang paling dilematis yaitu di lapangan. Jadi si KPM itu kebanyakan membelanjakan hasil temuan di lapangan, tidak sesuai arahan dari Kementerian Sosial,” ujar Roni Senin malam (28/2/22).

” Karena banyak KPM tidak membelanjakan dan akhirnya pakai nota belanja buatan. Jangan membuat bodoh masyarakat Indonesia dengan mengadakan bantuan sosial seperti ini. Lebih baik ya udah aja kalau sembako mendapatkan sembako jangan uangnya,” tambahnya.

Karena itu pula, Roni mengharapkan Dinas Sosial Kabupaten Garut membentuk tim pemeriksaan ke lapangan. Hal itu untuk membuktikan apakah benar KPM membelanjakan uang BPNT ke sembako atau tidak.

Kendati demikian, Roni tidak menepis bahwa berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat ini mungkin saja ada faktor permasalahan di tingkat agen atau suplayer. Karena selama ini ada beberapa kasus dimana kualitas sembako yang diberikan agen tidak sesuai, sehingga Pemerintah memberikan BPNT dalam bentuk uang tunai.

Karena itu Roni juga mengingatkan agar para agen maupun suplayer, harus memberikan kualitas sembako yang baik. Begitu pun dengan kuantitasnya harus sesuai.

” Karena banyak keterlamabatan penyaluran anggaran oleh pihak banknya, kemudian barang yang disalurkan ke KPM kualitas sangat kurang. kira-kira itu alasan pemerintah,” tegas Roni.

Baca Juga:Anggota GMBI Distrik Garut Kritis, Diduga Menjadi Korban PenganiayaanPemuda di Bangka Tengah Nekat Curi Mobil Karena Utang Chip Game Domino

” Himbauan untuk agen yah, kualitas harus bagus sesuai dengan nilai bantuan yang diterima KPM, jangan mengambil keuntungan besar,” katanya. fer)

0 Komentar