GARUT – Pemerintah Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut bersama pihak kecamatan dan puskesmas memberikan respon cepat terhadap kabar tentang lansia bernama Hadi (70).
Dimana sebelumnya sempat viral, abah Hadi yang kabarnya mengidap penyakit paru-paru dan kesulitan untuk biaya berobat, karena kondisi kemiskinannya.
Kades Pamalayan, Sutisna S.Ip ketika ditemui di kantornya menyebut bahwa dirinya langsung berkunjung ke rumah abah Hadi bersama pihak kecamatan, TKSK dan puskesmas pada Rabu (2/10).
Baca Juga:Waspada, Pencuri Spesialis Pagar Rumah Berkeliaran, Ini Rumah-Rumah yang Mereka TargetkanKades Pamalayan Garut Siap Bangun Rumah Abah Hadi, Lansia Yang Sebelumnya Sempat Viral Karena Sakit Paru-paru
Sutisna bersama petugas terkait ingin memastikan kondisi kesehatan abah Hadi tersebut, dan siap membawa abah Hadi jika memang ingin dirawat.
Sutisna membenarkan bahwa abah Hadi memang memiliki riwayat penyakit paru-paru. Bahkan beberapa bulan ke belakang pernah dirawat karena penyakitnya itu.
” Memang betul bah Hadi seperti itu kondisinya tapi beliau mempunyai riwayat penyakit paru-paru, memang betul. Tapi kan setiap 6 bulan sekali suka diperiksa di puskesms dan pemerintah desa selalu membantu melalui kasi kesranya,” jelas Sutisna.
Jika berbicara soal biaya berobat lanjut Sutisna, Abah Hadi sendiri sebetulnya sudah memiliki BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah.Pihak desa juga siap apabila abah Hadi memerlukan akomodasi berupa mobil siaga dari desa.
Dengan begitu menurut Sutisna, tidak ada istilah kesulitan untuk berobat jika memang abah Hadi ingin mengobati penyakit paru-paru yang dideritanya itu.
Bahkan beberapa bulan ke belakang abah Hadi sempat dirawat dan pihak desa lah yang membantu memperbaiki BPJS Kesehatannya karena terjadi kendala dalam NIK KTP yang mengakibatkan BPJS sempat tidak aktif.
Selain itu, Sutisna juga mengatakan bahwa abah Hadi bersama istrinya emak Umah, sudah mendapatkan kartu sembako (BPNT) dari Kemensos. Mereka tercatat sebagai penerima.
Baca Juga:Kasus Gagal Ginjal Akut di Jabar Tinggi, Wagub: Jangan Selalu Menyalahkan PemerintahBerbasis Ekonomi Kerakyatan, Bukti Keberhasilan BRI Berdayakan Ekonomi Masyarakat NTT
Namun memang, sejak tahun 2022, kartu sembako mereka itu terdapat kendala sehingga tidak bisa dicairkan. Setelah diperiksa ternyata NIK KTP dan KK tidak sesuai. Hal itulah yang membuat saldo BPNT mereka tidak bisa dicairkan.
Untuk masalah tersebut, kemarin dari pihak TKSK kecamatan sudah mencoba mengambil tindakan memperbaiki kendala yang terjadi dengan kartu sembako tersebut.
” Alhamdulillah kemarin pihak kecamatan, pihak desa sudah memperbaiki mudah-mudahan untuk ke depan kartu sembako itu bisa lancar lagi,” ujar Sutisna.