GARUT – Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Gunawan, merasa bingung, dimana letak kendalanya. Yaitu soal penerima bansos dari pemerintah pusat, selalu itu-itu saja orangnya.
Padahal kata Gunawan, verifikasi dan validasi (Verval) data DTKS selalu dilakukan oleh desa dan sudah secara online kepada pemerintah pusat. Namun kemudian ketika bansos turun, penerimanya selalu itu-itu saja. Yaitu data dari tahun 2011.
Dengan kondisi tersebut, menurutnya verval data yang dilakukan desa seolah tak ada artinya. Karena pada dasarnya pemerintah pusat yang selalu menentukan penerima dengan data yang sudah usang.
Baca Juga:Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Pembelian SBN di BRImoJalan Cihurip-Singajaya Terputus, Sekda Garut: Kami Akan Kikis Jalan Supaya Bisa Dilalui Mobil
” Tidak tahu dimana sebetulnya letak kendalanya,” ujar Kades Margamulya dua periode itu.
Akibatnya kata kades, banyak masyarakat penerima yang kondisi ekonominya sudah berubah, tapi tetap saja menerima bansos. Sementara masyarakat yang benar-benar miskin yang diusulkan desa justru tidak mendapatkan bansos.
Bahkan mirisnya, ada penerima yang sudah meninggal dunia namun masih terdata sebagai penerima dan bansosnya pun tetap keluar. Ini jelas aneh sekali.
Dampaknya terhadap desa dan RT RW tentu saja besar. Banyak masyarakat yang pada akhirnya menyalahkan kepada pemerintah desa, dan RT RW. Seolah pemerintah di bawah tidak ada kerjanya dan seolah pilih kasih. Padahal yang menentukan adalah pemerintah pusat.
Kondisi tersebut kata Gunawan, diperparah ketika turunnya BLT BBM baru-baru ini. Masyarakat yang merasa cemburu semakin menjadi-jadi.
Pasalnya penerima BLT BBM itu orangnya tak lain adalah penerima bansos rutin seperti BPNT. Orangnya itu-itu saja. (fer)