Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perpanjang kontrak kerja dan pelatihan kepada penyuluh pertanian dan pengawas organisme pengganggu tanaman (POPT).
Sebanyak 3.753 orang yang terdiri dari Penyuluh dan petugas POPT yang berada di Kabupaten/Kota Jawa Barat diberi pelatihan, 1.027 di antaranya diperpanjang kontrak kerjanya, salah satu tugasnya yakni mendampingi para petani milenial, baik yang masuk program provinsi Petani Milenial maupun yang turun temurun dari orang tuanya.
Melalui program tersebut, regenerasi petani tua ke petani muda melalui pendampingan ini bisa dijaga. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyebut penyuluh dan petugas POPT telah bekerja maksimal dalam menjaga stabilitas pertanian di Jabar tetap aman.
Baca Juga:Wagub Jabar Sigap Tanggapi Hoax Penculikan Anak, Bantuan Ini yang Diberikan Untuk Warga Garut yang Jadi KorbanWagub Uu Tengok Warga Garut yang Sempat Viral Dituduh Penculik di Muratara, Korban Diberi Modal Usaha
“Agar mimpi regenerasi ini berhasil. Saya titip tolong dibantu gerakan regenerasi petani Jawa Barat demi masa depan kita berkelanjutan. Harus ada regenerasi dan harus sukses,” ujar Ridwan Kamil dalam Rakor Akbar Penyuluh dan POPT serta Training of Trainer Pendampingan Petani Milenial Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (13/2/2023).
Maka dari itu, Pemda Provinsi Jabar bergerak cepat dengan memperpanjang kerja kontrak penyuluh POPT. Menurut Ridwan Kamil, kinerja penyuluh dan petugas POPT sangat signifikan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Tanah Pasundan.
“Untuk hari ini kita mengoordinasikan para penyuluh POPT untuk memperpanjang kontrak karena kerjanya luar biasa,” sebutnya.
“Produktivitas beras dalam bentuk gabah giling 2021 itu meningkat, mendekati lima persen di 2022. Menandakan Jabar penduduknya besar tapi produktivitasnya juga naik,” ujar Ridwan Kamil.
Kang Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil — menegaskan bahwa penyuluh dan POPT yang tersebar di Jabar tersebut memiliki tugas dalam memastikan kondisi pangan di Jabar aman dengan harga terjangkau.
“Kuncinya tidak selalu menyerahkan kepada petani, kita investasi ke orang-orang berilmu ini (Penyuluh) untuk memastikan kita sebagai konsumen bisa aman nyaman dalam mengonsumsi dan harganya bisa terjangkau,” jelasnya.
“100 miliar anggaran kita sediakan untuk honor dan operasional (penyuluh) untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jabar termasuk bendungan yang ujungnya untuk irigasi sawah baru. Pemerintah Pusat terus mendukung dan mengoordinasikan,” jelas Ridwan Kamil.