RadarPriangan.com,BANDUNG – Penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil DJP Jawa Barat serahkan tersangka dan barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan tersangka berinisial S, di mana berkas perkara atas tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum, Kamis (5/3/2020).
Tersangka S, selama kurun waktu masa pajak Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan menggunakan Wajib Pajak CV SU.
Akibat perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.312.538.512 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut ; Pertama, akibat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan tahun 2011 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Pajak Penghasilan (PPh) sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.315.807.806 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah);
kedua, akibat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN masa Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-kurangnya sebesar Rp1.996.730.706 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah).
Baca Juga:Tebing Setinggi 25 Meter Longsor, Jalan Ciamis Majalengka TerhambatTerima Keluhan Rakyat Soal Corona, Politisi PKS Minta RS Tingkatkan Koordinasi
“Terkait perkara pidana ini, telah disita sejumlah barang bukti yang turut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Barat, Neilmaldrin Noor dalam rilisnya.
Lanjut Neilmdrin, Modus Operandi yang dilakukan tersangka adalah tersangka S melalui CV SU diduga dengan sengaja telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar. Tujuan tersangka S menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar adalah untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar. Perbuatan tersangka S tersebut adalah perbuatan pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalo diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. 64 KUHP untuk tahun pajak 2018 sampai dengan Tahun 2019 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.