GARUT- Camat Cibiuk Agus Saepudin,S.Sos menegaskan, jangan ada kebijakan lain dalam pencairan BLT BBM. Yaitu pemotongan BLT dengan dalih untuk memberikan warga lain yang tak mendapatkan atau alasan apapun.
Terlebih lagi BLT BBM ini langsung diterima oleh KPM (keluarga penerima manfaat) langsung di kantor pos.
Camat mengingatkan bahwa kebijakan seperti itu adalah menyalahi aturan dan bisa diproses penegak hukum.
Baca Juga:Kejari Garut Bakar Bendera NII dan Sejumlah Barang Bukti Kejahatan LainnyaHarga Emas Dunia 9 September 2022 Tergelincir, Ini Penyebabnya
Hal itu ditegaskan Agus Saepudin dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD di hadapan para anggota BPD dan kades, Kamis 8 September 2022 di ruang rapat Haruman.
Menurutnya, BLT BBM harus diterima utuh oleh KPM tanpa ada gerakan tambahan untuk warga yang tak mendapatkan. Gerakan tambahan tak menyelesaikan masalah malah menambah masalah. Urusan KPM penerima BLT BBM dianggap tak layak menerima, karena data sebelumnya.
” Bagi warga yang betul- betul miskin tapi tak menerima BLT BBM, catat oleh kades. Bisa diupayakan memperoleh BLT DD atau bansos lainnya. Operator komputer di Pemdes diinstruksikan agar melakukan update data. Tanpa instruksi biasanya tak diperhatikan,” ungkap Agus Saepudin.
Camat menerangkan, pencairan BLT BBM selama 4 bulan sebesar Rp 600.000,- per KPM. KPM menerima BLT BBM Rp 150.000,- per bulan hingga Desember 2022.Pencairannya dilakukan pihak Kantor Pos Leuwigoong karena Cibiuk belum memiliki Kantor Pos.
Bahkan Agus Saepudin juga sempat menceritakan, ketika masih jadi Camat Mekarmukti ada kades yang menerima bansos. Padahal yang bersangkutan ekonominya mapan.
Setelah ditelusuri secara tabayun, ternyata ketika dilakukan pendataan belasan tahun lalu, kondisi ekonominya lemah sebelum menjadi kades. Sang kades setelah dihubungi, menyerahkan bansos yang diterimanya kepada warga yang betul- betul miskin. (pap)