GARUT – Rencana pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor kebutuhan pokok seperti beras, jagung hingga sayuran mendapat kecaman dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus politisi PKS, Ahab Sihabudin.
“Masyarakat sedang susah, jangan ditambah susah,” kata Ahab menanggapi rencana pemerintah memberlakukan PPN sembako dan pendidikan.
Jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, ia menilai pemerintah tidak cerdas dalam menyelesaikan permasalahan negara, terlebih saat ini banyak warga yang menderita terdampak Covid-19.