abar Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Proyek Strategis Nasional

abar Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Proyek Strategis Nasional
Humas Jabar
0 Komentar

Di tengah pandemi, mekanisme padat karya menjadi salah satu solusi pengangguran

RADAR GARUT, KOTA BANDUNG — Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar berharap pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melewati atau ada di Jabar.

Perhatian untuk pekerja dari wilayah proyek pun, lanjut Kang Uu, sesuai dengan harapan dari para kepala daerah.

Baca Juga:Gelombang Tinggi Mengancam, Nelayan Garut Dilarang MelautKAMMI Menilai Bupati Garut Tidak Tegas Soal Kadispora

“Karena di Jabar pengangguran sangat luar biasa karena pandemi (COVID-19) dan pemerintah sedang berupaya (salah satunya) dengan padat karya. Itu pun baru terserap 50 ribu dari jutaan yang menganggur,” ucap Kang Uu saat memimpin Rapat Koordinasi Kegiatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Jabar, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/7/20).

“Harapan kepala daerah ingin ada kuota pekerja di wilayah (proyek) tersebut. Misalnya, proyek melewati Kabupaten Bandung Barat, maka kami ingin ada pekerja dari wilayah Kabupaten Bandung Barat. Itu sedikit meringankan beban kami dalam menyerap tenaga kerja,” tambahnya.

Dalam rapat yang dihadiri antara lain Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Bambang Hidayah, serta perwakilan dari BBWS Citarum, BBWS Ciliwung Cisadane, BBWS Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan PT Kereta Cepat Indonesia China ini, Kang Uu juga berharap agar pihak terkait bisa meningkatkan komunikasi dengan kepala daerah terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Tujuannya, selain untuk mengetahui progres proyek yang dilaksanakan, juga agar daerah bisa ikut membantu meminimalisir dampak dari proyek tersebut.

“Karena selain kebermanfaatan, semua pembangunan tidak lepas dari dampak, baik ke masyarakat maupun lingkungan. Jika kami Pemprov atau kabupaten/kota diberikan informasi terkait progres, kami juga turut merasa memiliki sebagai pemerintah. Jika tidak, proyek itu seolah proyek asing,” kata Kang Uu.

“Lainnya, untuk meminimalisir dampak lingkungan dari proyek tersebut, ada komunikasi juga dengan masyarakat. Karena intinya kami pun ingin mendukung, ingin mem-back up, jika ada masalah-masalah (di daerah) yang dilewati proyek, apalagi di Jabar,” tuturnya.

0 Komentar