GARUT – Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Kamis (30/3) kembali melakukan pencanangan Zona Integritas (ZI). Pencanangan tersebut dilaksanakan menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Kejari Garut, Halila Rama Purnama menjelaskan bahwa tujuan pencanangan adalah untuk mencapai sasaran reformasi. Dengan begitu, dapat mewujudkan program prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat.
“Dalam beberapa kali kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan Negeri Garut,” jelas Halila.
Baca Juga:Pindah ke Tempat yang lebih Besar, 3Second Garut Beri Diskon sampai 70 PersenMahasiswa STIK Gelar Penyuluhan di Pondok Pesantren Sukaraja Garut
Sejalan dengan hal tersebut, dikatakannya, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja atau satuan kerja sebagai pilot project percontohan.
Zona Integritas, disebutnya adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. “Khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima,” sebutnya.
Oleh karena itu, menurut Halila, pembangunan ZI yang adalah miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja, diutamakan pada unit kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju WBK serta WBBM dapat menjadi percontohan bagi unit kerja atau satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas,” ungkapnya.
Halila juga menyatakan bahwa reformasi birokrasi yang digulirkan sekarang mengarah kepada hal tematik, dimana sasaran kegiatannya difokuskan kepada isu-isu prioritas presiden untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Seperti berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan,” katanya.