GARUT – Kepala Desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Uus Saripudin tidak habis pikir kenapa isu di luar mengatakan bahwa Desa Sarimukti melakukan pemotongan bansos BLT Minyak goreng (BLT migor).
Uus Saripudin heran, dimana salahnya desa sehingga ada pihak yang berusaha menyudutkan. Sehingga berita di media online dengan cepat mengatakan bahwa ada pemotongan BLT migor yang dilakukan oleh desa.
Padahal kata Uus, fakta sebenarnya tidak ada pemotongan BLT migor. Yang ada hanyalah pengalihan dari BPNT yang harusnya tunai menjadi dalam bentuk beras. Dan itupun yang melakukan bukanlah desa tapi semuanya dilakukan oleh kantor pos.
Baca Juga:Jelang Lebaran Polres Garut Akan Perketat Keamanan, Pemkab Garut Siap Dukung Operasi Ketupat LodayaLayanan Digital Semakin Lengkap, BRI Gandeng Traveloka Tambah Fitur Travel di BRImo
Sementara dari kabar yang berkembang, dikatakan bahwa desa Sarimukti melakukan pemotongan BLT migor sebesar Rp200 ribu sementara yang diberikan kepada KPM hanya Rp300 ribu.
Lebih lanjut Uus Saripudin menjelaskan, bahwa Pemerintah menyalurkan BLT migor berbarengan dengan BPNT. Dimana BLT migor diberikan selama 3 bulan dengan nominal Rp300 ribu. Sementara BPNT diberikan juga dalam bentuk tunai sebesar satu bulan yaitu Rp200 ribu. Sehingga total bansos yang harusnya diterima adalah Rp500 ribu.
Nah ketika pembagian di lapangan, masyarakat penerima bantuan memang diimbau agar mereka membelanjakan BPNT sebesar Rp200 ribu kepada beras yang disediakan oleh warung warga setempat.
Namun sifat imbauan itu tidak ada paksaan sama sekali. Jika masyarakat memang tidak mau membelanjakan kepada beras ya silahkan saja dibawa uangnya utuh sebesar Rp500 ribu.
“ Yang mau beli beras silahkan beli beras. Yang tidak mau silahkan pulang dikasih uang 500 ribu oleh pihak pos,” tegas Uus.
Dalam hal ini pihak Desa hanya ingin memastikan bahwa penerima bansos benar-benar membelanjakan uang tersebut kepada sembako sebagaimana arahan pemerintah.
Alhasil, sebagian dari penerima bansos tersebut ada yang membelanjakan uang BPNT kepada beras. Yaitu setiap KPM membeli beras sebanyak 17,5 kilogram atau sebesar Rp200 ribu. Sementara uang yang untuk BLT migor tetap utuh, tidak ada potongan yaitu Rp300 ribu per KPM (keluarga penerima manfaat).
Baca Juga:Ridwan Kamil Resmikan Revitalisasi Kalimalang, Wisata Air Mirip Sungai Air KorselBuktikan Janji Sulap Sungai Kalimalang Mirip Seoul Korsel, Ridwan Kamil : Alhamdulillah, 2 Tahun Kami Mengurus Covid-19
Sehingga dalam hal ini menurut Uus, tidak ada yang dinamakan pemotongan. Karena uang yang senilai Rp200 ribu itu telah diganti dengan beras sebanyak 17,5 kilogram.