JAKARTA – Airlangga Hartarto mengatakan kebutuhan Nasional pembangunan ekonomi suatu negara akan berimplikasi langsung terhadap meningkatnya laju permintaan energi, sehingga sektor energi jadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi. Ketahanan dan keandalan suplai energi akan semakin dibutuhkan, terutama pada 2045, di mana ekonomi Indonesia diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi dan inovatif.
Menurut Airlangga Hartarto Pemerataan akses sektor energi jadi salah satu kunci kebutuhan Nasional dalam pemulihan ekonomi, yang terjangkau akan berdampak langsung pada fasilitas esensial, seperti pendidikan dan kesehatan, yang akan berujung pada penguatan ekonomi. Diproyeksikan permintaan energi final nasional pada 2050 dalam skenario Business as Usual (BaU) sebesar 548,8 Million Tonnes of Oil Equivalent (MTOE), skenario pembangunan berkelanjutan sebesar 481,1 MTOE, dan skenario rendah karbon sebesar 424,2 MTOE yang umumnya disumbangkan oleh sektor transportasi dan industri.
”Dalam pengembangan sektor energi jadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi, dan upaya pemenuhan kebutuhan nasional, kita telah memiliki garis kebijakan transisi energi atau check point yang dijadikan acuan,” ucap Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan kunci secara virtual pada acara Webinar Nasional G20 yang membahas transisi energi dengan tajuk Menuju Pembangunan Berkelanjutan, di Jakarta, Kamis (17/02).
Baca Juga:Menko Airlangga Hartarto: Indonesia Akan Menggunakan Presidensi G20 Untuk Memperjuangkan Aspirasi Dan Kepentingan Negara BerkembangDiduga Sedang Parkir Mundur, Mobil X-trail Tabrak Rumah Warga di Kecamatan Banjarsari Hingga Hancur
Beberapa garis kebijakan transisi energi yang dimaksud yakni target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi telah ditetapkan sebesar 23% pada 2025. Selanjutnya, pencapaian Nationally Determined Contribution 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan berikutnya pencapaian target Net Zero Emission pada 2060
”Transisi energi yang krusial bagi kita ini akan membutuhkan kebijakan afirmatif dan juga pembiayaan serta akses teknologi. Karena itu, Presiden Jokowi telah menetapkan transisi energi sebagai salah satu topik prioritas utama Presidensi Indonesia di G20,” jelas Menko Airlangga.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai strategi lainnya dalam upaya mereduksi emisi karbon seperti rencana penerapan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS), pembatasan routine flaring, dan optimalisasi gas bumi untuk transportasi dan rumah tangga.