oleh

BPD Dinilai Kurang Mendapatkan Perhatian Pemkab Garut, Terutama dalam Pembinaan

GARUT – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Garut, selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian pemerintah daerah, terutama dalam sisi pembinaan.

Tak seperti perangkat desa yang biasanya rutin mendapatkan pembinaan, namun anggota BPD di Kabupaten Garut jarang sekali mendapatkan pembinaan yang sama.

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Garut, Dik Dik Ganiswara.

Menurut Dik Dik, mestinya BPD juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan pemerintah desa. Pasalnya BPD juga terlahir dalam kartu keluarga yang sama dengan pemerintah desa.

“Kami ingin ada perlakuan dan pengakuan yang sama karena kami lahir dalam satu kartu keluarga yang sama,” tegasnya.

Apalagi mengingat, saat ini hanya 27 persen BPD di Kabupaten Garut yang orang lama, sementara 73 persen merupakan orang baru. Dan orang baru ini mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan tentu banyak yang tidak mengetahui tentang regulasi BPD.

Karena itu menurut Dik Dik, jangan sampai mereka yang orang baru ini lantas menafsirkan regulasi secara otodidak. Padahal hukum itu ada tafsiran-tafsiran dan ini tidak boleh sembarangan. Sehingga pembinaan terhadap BPD sangat diperlukan.

“Karena itu hal yang wajar kalau di lapangan BPD seolah tidak terlihat, karena mereka tidak tahu tupoksinya,” jelas Dik Dik.

Mengingat kebutuhan itulah, pihaknya saat ini melakukan roadshow ke beberapa DPK (dewan pengurus kecamatan), dalam rangka konsolidasi internal sekaligus melakukan pembinaan secara mandiri. Hal itu dimaksudkan agar anggota BPD ini berkualitas.

Sayangnya, dalam acara roadshow ini, sama sekali tidak ada anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut untuk itu.

” Oh kami tidak, kami sama sekali tidak. Ini rereorangan iuran para pengurus. Kalau mengajukan kami sudah mengajukan, tapi sampai saat ini tidak ada jawaban,” ujarnya.

“Maka dari situ meskipun kami tidak memiliki finansial, anggaran, kami ingin para anggota berkualitas. Maka dilakukanlah sekemampuan kami, roadshow sehingga kami ingin minimalnya anggota BPD bisa bikin berita acara, daftar hadir, notulen rapat dan lain-lain,” tambahnya.

Selain itu menurut Dik Dik, pembinaan yang mestinya dilakukan kepada BPD ini tidak bisa hanya diwakili satu orang, misalnya oleh ketua saja. Karena BPD berbeda dengan kades sebagai leader di desa. Namun BPD ini merupakan lembaga kolektif kolegial. Dan sebagai contohnya, dalam memberikan keputusan tidak ada istilah keputusan ketua BPD, namun yang ada adalah keputusan BPD. (fer)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *