oleh

Jompo Miskin di Banjarwangi ini Tak Punya NIK dan Tak Terdaftar di DTKS, Tak Bisa Dapatkan Bantuan Pemerintah

GARUT – Hidup seorang diri di sebuah rumah kecil berdinding bilik, mak Omeh warga Kampung Paniis, Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi tampak sudah uzur. Dengan kondisinya seperti itu mak Omeh tak lagi mampu untuk mencari nafkah. Praktis, kehidupan mak Omeh sudah seharusnya membutuhkan bantuan sosial dari Pemerintah seperti PKH maupun BPNT.

Namun rupanya, mak Omeh tak pernah mendapatkan bantuan itu semua lantaran tak memiliki nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan). Mak Omeh tak memiliki KTP maupun KK sehingga tidak akan bisa terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Padahal Dasar Pemerintah untuk memberikan warga negara bantuan sosial harus terdaftar di dalam DTKS. Dari DTKS inilah setiap warga negara bisa diambil datanya untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah.

Anggota DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan yang juga Ketua dari DPC PDI Perjuangan Garut pada hari ini (15/4/2021) mengunjungi kediaman mak Omeh untuk melihat kondisinya yang sempat viral itu.

Yudha Puja Turnawan didampingi Kepala Desa Padahurip, Evi Prisandi, melihat langsung kondisi mak Omeh di Kampung Paniis tersebut.

” Mak Omeh ini lansia yang sangat sepuh tak memiliki NIK, KTP KK. Tentunya tak masuk DTKS sehingga tak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Beliau hanya mendapatkan BLT dana desa,” ujar Yudha.

Yudha pun sempat melihat cucu dari mak Omeh yang usianya pun sudah cukup tua. Artinya usia dari mak Omeh sendiri memang diperkirakan sudah sangat tua di atas 100 tahun. Sehingga tidak mungkin jika jompo seperti mak Omeh ini disuruh bekerja. Maka dari itu mak Omeh sudah seharusnya ditopang bantuan sosial Pemerintah.

Bahkan Yudha pun melihat di lokasi sekitar banyak orang-orang yang bernasib sama dengan mak Omeh ini.

“Ternyata banyak warga miskin yang sudah tua renta seperti mak Omeh ini yang memerlukan perhatian pemerintah justru terabaikan karena tidak punya NIK KTP KK,” ujar Yudha.

” Ini bagian dari wajah pelayanan publik yang pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, maupun kabupaten itu harus punya inovasi pelayaan untuk menggapai orang-orang seperti ini yang harus mendapatkan bantuan negara yang tidak lagi produktif,” tambah Yudha.

Dalam kunjungan tersebut, Yudha Puja Turnawan memberikan sejumlah bantuan sembako maupun uang tunai untuk mak Omeh. Yudha sangat mengharapkan agar mak Omeh ini bisa segera diproses agar mendapatkan bantuan secara rutin ke depannya.

Kepala Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Evi Prisandi membenarkan perihal kabar mak Omeh. Kades menjelaskan, Mak Omeh memang belum memiliki KTP dan KK sehingga tidak pernah mendapatkan PKH maupun BPNT, namun selama ini Desa memberi mak Omeh bantuan BLT dana desa sebesar Rp600 ribu per bulan.

Adapun perihal KTP mak Omeh, Evi menjelaskan akan mengusahakan agar diproses di Kecamatan berhubung usia mak Omeh yang sudah sepuh.

“Mudah-mudahan bisa diproses di Kecamatan berhubung usianya sudah tua sekali sudah lebih dari 100 tahun, tapi barusan juga kata pak Dewan mau dibantu di capil katanya untuk dapat NIK,” ujar Evi ketika dihubungi melalui sambugan selulernya.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Dadang Herawan ketika dihubungi melalui sambungan selulernya akan segera menugaskan petugas Disdukcapil untuk berkunjung ke alamat mak Omeh untuk membantu proses perekaman data kependudukannya. (fer)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *