RadarPriangan.com, CIAMIS – Beberapa kalangan mengkritik Keputusan Gubernur terkait protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 di lingkungan pondok pesantren (ponpes).
Kritikan kali ini kembali datang dari Ketua GP Ansor Kabupaten Ciamis, Maulana Sidik. Dia menilai Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.321-Hukum/2020 itu dinilai cacat moral dan etika.
Menurut Maulana, Dunia pesantren selama ini merupakan pendidikan mandiri, tidak sebagaimana pendidikan formal lain yang eksistensinya ditanggung pemerintah.
Baca Juga:Update Kasus Covid-19 Kabupaten Garut, Selasa 16 Juni 2020Pasokan Bahan Pokok ke Pasar Tradisional Garut Dipastikan Normal
Karena itu menurutnya, kurang pantas jika memang kemudian, dunia pesantren seolah diberikan sanksi yang tegas oleh pemerintah.
“ Meskipun peraturan ini baik, tapi bagi kami ini aturan yang cacat moral dan etika. Pesantren ini lembaga pendidikan mandiri yang eksistensinya tidak ditanggung oleh pemerintah sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan negeri lainnya,” ujar Sidik, Selasa (16/6/2020).
Kalaupun pemerintah ingin menerapkan aturan seperti itu, menurut Maulana pendidikan pesantren ini harus didukung terlebih dahulu dalam hal infrastrukturnya.
Walaupun demikian, dia tidak menampik ada beberapa pondok pesantren yang mendapatkan sokongan pemerintah. Namun itu hanya alakadarnya dan tidak merata.
“Bila memang akan membuat aturan semacam itu, sebaiknya pemerintah harus memastikan bahwa seluruh fasilitas infrastruktur utama penanggulangan Covid- 19 ada dan disediakan oleh pemerintah di seluruh pesantren di Jawa Barat tanpa terkecuali,” ucapnya.
Menurutnya, GP Ansor Ciamis menyarankan jika hendak membuat regulasi, buatlah tanpa harus mengancam eksistensi pesantren. Tidak harus kemudian di dalamnya ada nada ancaman.
“GP Ansor Ciamis meminta kepada Ridwan Kamil untuk mencabut poin ancaman dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Lingkungan Pondok Pesantren,”Jelasnya.(Aldi/RP)