GARUT – Rombongan Kepala desa (kades) dan perangkat desa di Kabupaten Garut akan mengikuti unjuk rasa ke Jakarta di Istana Presiden. Rombongan unjuk rasa itu akan menuntut Perpres No 104 tahun 2021 tentang alokasi dana desa untuk direvisi.
Rencananya Rabu malam ini sebanyak 17 bus rombongan kades dan perangkat desa akan berangkat dari Kabupaten Garut. Dimana dalam satu busnya diperkirakan ada 50 orang.
Ketua Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Garut, H Isep Basir, menerangkan, tujuan dari aksi gugatan tersebut yaitu meminta presiden untuk merevisi Perpres No 104 tahun 2021.
Baca Juga:Foto Herry Wirawan Babak Belur Viral di Medsos, Kepala Rutan Tegaskan Baik-baik SajaHerry Guru Cabul Tercatat Menikah di Leuwigoong Garut
Isep Basir mengatakan, dalam aksi ini sebetulnya terbatas. Dari Provinsi Jabar sendiri diperkirakan hanya ada perwakilan sekitar 3.000 orang.
Dalam tuntutannya, selama ini Pemerintah Desa tidak setuju dengan penetapan Presiden bahwa 40 persen dari dana desa harus dialokasikan kepada bantuan langsung tunai (BLT).
Pasalnya BLT tersebut dinilai bukan pendidikan yang baik dalam ekonomi, bahkan terkesan menciderai. Karena banyak warga yang mampu justru mendapatkan BLT namun yang tidak mampu malah tidak dapat.
“ Masa yang punya toko dapat BLT, yang nenteng kangkung gak dapet,” ujar H Isep saat dihubungi Rabu malam, (15/12/21).
Karena BLT ini terkesan ditentukan oleh pemerintah di atas, bukan dari bawah pengusulannya. Sehingga banyak terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.