GARUT – Anggota DPRD Garut, Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Garut bisa memberikan jaring pengaman kepada kalangan sopir angkot.
Hal itu Yudha sampaikan, mengingat selama PPKM Darurat diberlakukan, banyak ruas jalan yang disekat dan sopir angkot ini menjadi terhambat dalam usahanya.
“Apalagi kan sopir angkot ini kita tahu, tidak mungkin kan orang yang secara strata sosial orang mampu jadi sopir angkot. Kebanyakan mungkin secara ekonomi mereka juga di bawah rata-rata lah,” ujar Yudha.
Baca Juga:Vaksinasi Massal Jangan Jadi Klaster Baru Covid-19Memo Hermawan Minta Kapolda Jabar dan Gubernur Usut Dugaan Pungli di TPU Cikadut
Selama pandemi ini, sopir angkot sudah begitu sulit merasakan dampak secara ekonomi. Apalagi ditambah dengan diberlakukannya PPKM darurat.
Yudha sendiri sangat mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan covid-19 yaitu dengan mengadakan PPKM darurat. Menurut Yudha hal itu patut didukung. Namun demikian dalam konteks kalangan yang terdampak seperti sopir angkot ini juga harus diperhatikan. Tidak dilepas begitu saja.
“Ya kita menghargai dan kita harus taat terhadap PPKM. Tapi harusnya ada konteks perhatian yang lebih lah,” ujar Yudha.
Ketika ditanya soal anggaran, Yudha menyarankan agar Pemkab Garut bisa menggerakkan perusahaan yang ada di Kabupaten Garut untuk menyalurkan dana CSR. Jika memang anggaran yang ada tidak tersedia, menurutnya dana CSR ini bisa digunakan dan cukup.
” Kan pimpinan daerah ini bisa komunikasi ke berbagai bank. Ada berapa ratus perusahaan besar di Kabupaten Garut. Total ada berapa ribu perusahaan. Perusahaan- perusahaan ini kan masuk ke dalam forum TJSLP, (tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan),” ujar Yudha.
Dimana, Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki otoritas untuk mendistribusikan CSR tersebut bersama perusahaan.
” Jadi kalau dikomunikasikan secara baik sebenarnya bisa ada jaring pengaman untuk sopir angkot. Saya yakin ada, bisa untuk sopir angkot ini karena mereka ini sangat terdampak,” ujar Yudha. (fer)