Pengawasan Pemkab Ciamis pada BPNT Harus Tegas, Jangan Asal Bapak Senang

Pengawasan Pemkab Ciamis pada BPNT Harus Tegas, Jangan Asal Bapak Senang
0 Komentar

CIAMIS – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi masalah di Ciamis. Hal itu juga mengundang komentar kalangan akademisi, antara dari Aan Anwar Sihabudin SH, SIP, MSi, Dekan Fisip Universitas Galuh.

Aan menyampaikan, Permasalahan BPNT tidak hanya terjadi di Kecamatan Lakbok saja, akan tetapi di tiap kecamatan di Kabupaten Ciamis nyaris terjadi hal yang sama. Selalu bermunculan dengan permasalahan yang seksi.

” Saya lihat selalui saja BPNT yang selalu jadi masalah Bancakan di tiap bulalannya,” ujarnya.

Baca Juga:Airlangga Sampaikan Pesan Presiden Kepada Pengusaha Untuk Tetap Menjaga ProkesSudah 2 Bulan Dibekukan Tapi Label SP3T Masih Dipakai BPNT

Menurutnya, BPNT ini sangat seksi dan harus dilihat terlebih dahulu bahwa program tersebut turunnya dari mana.

Program BPNT ini menurutnya dari Kementerian Sosial yang diperintahkan langsung oleh presiden untuk memajukan perekonomian serta kesejahteraan rakyat. Sehingga menurutnya ini merupakan kewenangan eksekutif.

” Penanganan ini harus benar-benar serius dibenahi oleh pemerintah jangan sampai hanya dengan segelintir orang membuat Bupati Ciamis terkena imbasnya,” ucapnya.

Dalam permasalahan ini lanjut dia, pemerintah Kabupaten Ciamis harus benar-benar memantau pengawasan BPNT dengan sangat baik lagi. Jangan sampai Tikor melihat seperti ini terus berdiam diri tanpa ada gerakan untuk membenahi demi kemajuan Ciamis.

berkaca kepada permasalahan yang terjadi di kecamatan Lakbok harusnya lembaga Pengawasan Tim koordinasi (Tikor) BPNT bisa mengantisipasi lebih awal.

” Tim koordinasi pengawas BPNT di tingkat kecamatan harus tegas jangan takut akan tekanan, program BPNT harus berjalan dengan baik jangan hanya melapor kepada atasan bagusnya saja tapi di bawah carut marut yang berdampak kepada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pimpinan daerah, ” Katanya.

Dalam hal ini menurutnya Bupati lah yang bertanggung jawab di daerah, karena program ini dari Kementerian. Sehingga bupati harus mengerahkan pasukannya untuk mengawal program tersebut agar tidak carut marut seperti saat ini,

Baca Juga:Warga Desa Wanakerta Meninggal Diduga Terpapar Covid-19Dikabarkan Dibuang Ayahnya di Garut, Bocah Ini Menurut Polisi Hanya Dititipkan

” Bupati berkordinasi dengan Sekda dan Dinas sosial untuk menangani permasalahan ini. Juga harus koordinasi dengan dinas-dinas lain dan berkolaborasi dengan camat Untuk pengawasan ,Sebenarnya kalau pengawasan program sembako ini berjalan dengan baik bisa selaras dengan Visi – Misi Bupati Ciamis,” ujarnya.

H. Aan berpesan kepada pemerintah daerah harus lebih memperketat pengasawasan kembali dan mengevaluasi jajarannya. Jangan sampai ada kata asal bapa senang (Abs) yang berujungnya kegaduhan kepada Pimpinan Daerah. (ald)

0 Komentar