RadarPriangan.com, GARUT – Kades Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Enggis Erawan, menegaskan bahwa pemotongan BLT Dana Desa sebesar Rp 200.000 per KPM oleh dua relawan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, sudah dikembalikan.
Kabarnya pemotongan itu dilakukan ketika berlangsung penyerahan dan pembagian BLT Dana Desa, Jum’at lalu (8/5/2020).
Saat ini kata Enggis, uang hasil pemotongan itu sudah dikembalikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam arti, kata dia, pemotongan tidak terjadi karena sudah dibatalkan.
Baca Juga:DPD KNPI Garut Bagikan APD ke Puskesmas Kadungora dan Tarogong KalerMUI Jabar Jelaskan Cara Salat Idulfitri di Tengah Pandemi COVID-19
Sementara Enggis sendiri, ketika penyerahan dan pembagian BLT DD sebesar Rp 600.000,- per KPM, mengaku sedang mengantar anaknya yang akan melahirkan ke rumah sakit.
Ketika pulang dari rumah sakit, mendengar gejolak dari PKM terkait BLT DD ada yang memotong. Dan Pemotongan sebesar Rp 200.000 itu diduga dilakukan oleh oknum relawan bukan oleh aparat desa.
“ Beruntung saya segera pulang dari Bandung dan langsung ke kantor desa. Saya perintahkan kepada relawan agar mengembalikan potongan BLT DD kepada KPM. Setelah potongan dikembalikan dan dibatalkan, BLT DD diterima utuh oleh para PKM,” katanya.
“Oknum relawan yang sempat berinisiatif melakukan pemotongan untuk keluarga yang tak menerima BLT, sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak berwenang,” kata Enggis.
Dia sendiri mengaku sudah diperiksa terkait kericuhan sewaktu audiensi sekelompok warga tentang potongan BLT DD tersebut.
Dalam hal ini, dia mengaku justru difitnah melakukan pemotongan BLT DD. Padahal yang melakukan pemotongan pihak lain dan sudah dibatalkan serta dikembalikan.
Enggis pun tak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan pemotongan dana BLT DD tersebut.
Baca Juga:Zakat Fitrah Garut Rp12 Ribu per KiloKetua DPRD Garut Minta Dinkes Cabut Alat Rapid Test yang Akurasinya Rendah
Bahkan dia juga berniat akan melaporkan tuduhan tersebut kepada pihak berwajib melalui advokasi APDESI.
Sementara itu ketika berlangsung audiensi antara kelompok warga dengan kades, Enggis, saat ini sudah dibuat surat hasil keputusan bersama yang diteken kedua belah pihak dan diketahui Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan.
Diutarakan Enggis Erawan, pendataan KPM BLT DD sudah melibatkan Ketua RT RW dan kader. Bahkan Para Ketua RW serta BPD mengikuti Musdes Khusus penetapan KPM BLT DD.