Ridwan Kamil Perhatikan Semua Kebutuhan Masyarakat Jawa Barat
Riak pembangunan Masjid Al Jabbar di Bandung, Jawa Barat terus mendapat sorotan publik, ada yang pro ada juga yang kontra.
Beberapa pihak merasa bangga dengan pembangunan masjid Al-Jabbar yang menjadi ikon baru Jawa Barat, sementara yang lainnya memberi kritik dan masukan terkait penggunaan anggaran untuk membangun masjid tersebut.
Pakar kebijakan publik Agus Pambagio melihat, selama penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan persetujuan, maka pembangunan itu tidak ada pelanggaran.
Baca Juga:Bertransformasi Digital, Bank Mayora Diisi Manajemen BaruKhabib Nurmagomedov Total Meninggalkan MMA, Termasuk Sebagai Pelatih dan Promotor Eagle FC?
Ia meyakini, sebelum pembangunan berjalan tentu melalui proses panjang. Terlebih anggaran yang digunakan multiyears atau tahun jamak.
”Sampai satuan tiganya disetujui untuk membangun masjid kan nggak ada masalah kalau uang itu digunakan untuk membangun masjid,” ungkap dia.
Penggunaan anggaran menjadi masalah bila tidak sesuai perencanaan dan persetujuan yang sudah dibahas bersama berbagai pihak.
Ia mencontohkan anggaran untuk membangun masjid digunakan untuk membangun fasilitas lain.
Masyarakat, kata dia, berhak menyoroti penggunaan anggaran oleh pemerintah. Namun, masyarakat juga harus ingat ada proses sebelum anggaran digunakan.
Menurut Agus, ada tahap terbuka dalam setiap pembahasan anggaran. Masyarakat bisa menyampaikan kritik dan masukan dalam tahap tersebut.
”Masyarakat harus tahu, harus paham, bahwa mata anggaran itu sebelum digunakan harus disetujui oleh DPRD. Ketika DPRD sudah setuju sampai satuan tiga, ya sudah selesai,” bebernya.
Baca Juga:Cara Buka Situs Diblokir Tanpa VPN, Bisa Dicoba di HP dan PCSinopsis, Alur Cerita Film Avatar 3, Seri Terakhir dan Durasinya 9 Jam?
Tidak sampai disitu, penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah juga diawasi oleh DPRD. Termasuk penggunaan anggaran tahun jamak. Setiap tahunnya pemerintah harus melapor kepada DPRD.
”Setiap tahun ada pertanggungjawaban gubernur kepada DPRD,” imbuh Agus. Dia pun menegaskan, masyarakat boleh menyampaikan protes, namun lebih baik hal itu disampaikan saat perencanaan.
Terpisah, Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai, selama ini Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat sudah memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan masyarakat.
Bukan hanya kebutuhan rumah ibadah, Eddy menyebutkan bahwa Ridwan Kamil turut memberi atensi terhadap kebutuhan para pelaku UMKM. Pria yang akrab dipanggil RK juga membangun Jawa Barat secara merata.