RADAR GARUT, JAKARTA- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengucapkan duka kepada korban bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menariknya, Moeldoko mengucapkan duka atas nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Padahal, Kementerian Hukum dam HAM sendiri menolak mengesahkan KLB yang di gelar di Deli Serdang Sumatera Utara.
“Saya, Dr. Moeldoko, Ketua Umum DPP Partai Demokrat beserta keluarga besar Partai Demokrat di seluruh Tanah Air menyampaikan dukacita mendalam kepada saudara-saudara kami di NTT dan NTB yang ditimpa musibah bencana alam,” ujar Moeldoko lewat rilisnya, Selasa (6/4).
Baca Juga:Tantangan Kebangsaan Bagi Generasi MudaBupati Ciamis Hadiri Review DED Lanjutan Stadion Atletik
Moeldoko juga mengajak semua pihak agar saling bahu membahu atas bencana tersebut. Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah strategis yg sudah diambil pemerintah dan mendorong agar tempat penampungan sementara sudah dapat difungsikan maksimal dalam waktu secepatnya,” katanya.
“Partai Demokrat siap bahu-membahu bersama pemerintah dalam membantu korban bencana alam di NTT dan NTB,” cetusnya.
Menanggapi itu, Politikus Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menilai Moeldoko tidak memiliki rasa malu. Sebab menurutnya, dengan mengakui diri sebagai Ketum Demokrat, artinya Moeldoko melanggar aturan yang dibuat Pemerintah.
“Nga punya malu. Pejabat setingkat Kepala Staf Presiden aja berani secara terbuka melanggar aturan hukum. Udah ditolak pemerintah masih aja ngaku-ngaku. Halu tingkat tinggi. Ibarat orang pacaran, ditolak tapi tetap ngaku pacar. Ambyar,” sindir Panca. (dal/fin).