GARUT – Kodim 0611 Garut saat ini tengah menerjunkan seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang tersebar di 23 Koramil. Para Babinsa ditugaskan untuk mencari pelaku usaha yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
Komandan Kodim (Dandim) 0611 Garut, Letkol CZi Deni Iskandar mengatakan, para Babinsa di seluruh Garut ditargetkan untuk mendapatkan 5.000 pelaku usaha yang belum pernah sama sekali menerima bantuan dari pemerintah.
”Tapi pelaku usahanya yang kecil, seperti PKL dan pemilik warung. Tapi PKLnya bukan yang pake mobil dan warungnya yang besar. Yang warung-warung kecil,” kata Dandim, Senin (13/9).
Baca Juga:HMI Cabang Garut Lakukan Audiensi dengan bank Mandiri Bahas Masalah BPNTMenko Airlangga : Realisasi PEN capai 50,7 Persen
Para Babinsa akan langsung memberikan penilaian di lapangan layak dan tidaknya menerima bantuan. Setelah dinyatakan layak oleh para Babinsa, nantinya akan divalidasi ulang kelayakannya oleh pihaknya.
“Jadi tidak boleh yang gelang emasnya sejengkal, yang kondisi keuangannya bagus, data itu akan divalidasi semua. Target di Garut saya kalau diizinkan bapak Presiden adalah untuk 5.000 pelaku usaha yang tersebar di 23 Koramil di wilayah teritorial Kodim 0611 Garut,” ungkapnya.
Nantinya, dijelaskan Dandim, pada waktunya mereka yang dinyatakan layak akan mendapatkan bantuan uang tunai yang diperuntukan untuk modal usaha mereka. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan langsung melalui Koramil-Koramil.
Uang yang didapatkan pun harus dijadikan modal usaha karena dalam prosesnya para penerima bantuan akan dimonitor langsung oleh para Babinsa yang bertugas di desa-desa. “Kalau misal digunakan yang lain-lain, pihaknya pun akan langsung memberikan teguran,” jelasnya.
Untuk 5.000 orang pelaku usaha yang didata dan diajukan, menurut Dandim juga dipastikan akan berbeda penerimanya dengan yang diajukan oleh pihak kepolisian.
“Karena kan Polri juga melakukan kegiatan serupa dengan target yang serupa juga. Datanya tidak boleh sama, jadi kita juga akan melakukan sinkronisasi dengan pihak kepolisian. Kita tentunya harus amanah sesuai dengan yang diinginkan oleh bapak Presiden,” tutup Dandim. (*)