Hamzah juga menilai, Konflik semacam ini perlu dikembangkan sebagai sarana pendidikan bagi semua pihak supaya tidak merasa tanggung dalam menyoroti hal yang dirasa tabu. Namun perlu menjadi catatan bahwa pihak yang terlibat bukan hanya yang berseteru, melainkan publik yang memperhatikan figurnya.
Semua pihak yang terlibat dalam kisruh ini perlu saling memberikan tontonan positif terhadap publik. Output edukatif lah yang harus sampai di media untuk dikonsumsi publik jangan sampai publik semakin apatis akibat sikap publik figur yang tidak pantas.
Kalangan pemuda harus menjadi prototype yang sempurna dalam bernegara. Mulai dari perencanaan peraturan, pelaksanaan dan outputnya jangan sampai terbentur dengan aturan-aturan lain. Kecuali memang aturan tersebut tidak lagi relevan dan harus direvisi.
Baca Juga:Dua Pedagang di Pasar Desa Leuwigoong Meninggal5 Instruksi Jaksa Agung Terkait PPKM Darurat
” Raperda kepemudaan yang sedang di diskusikan merupakan magnum opus yang harus diperjuangkan karena hal ini menyangkut masa depan pemuda di Kabupaten Garut. Perjalanan menuju terbentuknya hingga pengimplementasiannya perlu menimbang banyak hal. Namun jika tidak sejalan dengan amanat undang-undang maka perda tersebut dikhawatirkan tidak lebih dari perda sampah,” ujar Hamzah.
Jangan sampai kata Hamzah, perda kepemudaan menjadi tolak ukur perjuangan kita untuk terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Garut. Sekarang pun seharusnya pemerintah sudah mulai memfasilitasi pemuda supaya terlibat secara komprehensif. Pemerintah harus memandang pemuda sebagai subjek perubahan. Dengan begitu pemuda akan memberikan banyak kontribusi dalam berbagai hal.
“Tak jarang Umar bin Khattab meminta saran kepada pemuda ketika menghadapi masalah yang pelik. Pemuda memang tidak memiliki banyak pengalaman, tapi pemuda memiliki masa depan yang akan mereka pegang. Banyak sekali pemuda yang disekolahkan dalam berbagai disiplin ilmu yang dapat memecahkan masalah publik dengan objektif,” ujarnya. (rls/red)