JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyambut baik kunjungan manajemen Disway National Network (DNN) di kantor Kemendes PDTT, Jakarta Selatan Senin 27 November 2023.
Dalam kunjungan tersebut, dari pihak Disway National Network (DNN) dihadiri antara lain Direktur Disway.id Tommy C Gutomo, General Manager Sumatera Ekspres Hj Nurseri Marwah, GM Tangerang Ekspres.Rudi Susanto, Radar Lampung Sutanto dan Disway Jakarta Ito.
Abdul Halim Iskandar menginginkan dari kerjasama ini adalah agar informasi dana desa bisa sampai kepada masyarakat luas.
Baca Juga:SMAN 17 Garut Memperingati Hari Guru Nasional, Kepsek: Guru Garda Terdepan Membentuk Karakter SiswaAksi Demo Buruh di Garut Batal Dilakukan Setelah Dapat Kado Indah dari Bupati
“Yang kita butuhkan adalah bagaimana informasi agar dana desa itu sampai ke masyarakat dan dirasakan masyarakat desa,” ucap Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Senin (27/11).
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Halim Iskandar juga menjelaskan perihal alur penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Dimana penggunaan dana desa itu menurutnya diawali dari musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdesa.
“Penggunaan dana desa itu, lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes,” ulas Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar.
Musrenbangdes ini kata Abdul Halim, melibatkan semua komponen masyarakat desa. Untuk menyetujui dan menyepakati skala prioritas pembangunan desa yang diajukan untuk tahun selanjutnya.
Selain musrenbangdesa, ada pula mekanisme yang juga dijalankan di desa untuk penggunaan dana desa, antara lain musyawarah desa (musdes) “Selain musrenbangdes, ada juga yang namanya musyawarah desa,” lanjut Gus Halim.
Gus Halim menjelaskan, untuk menciptakan keberlanjutan dalam program-program pembangunan di desa, pihaknya saat ini lebih menekankan kepada para kepala desa soal Musyawarah Desa (Musdes).
Musdes ini menurutnya amat penting. Agar program yang dilaksanakan oleh desa itu bisa berjalan dengan baik, maka masyarakat berdiskusi tentang bagaimana mengelola sumberdaya yang ada secara berkelanjutan.
Baca Juga:Ribuan Massa Gelar Aksi Bela Palestina di Alun-alun GarutJadi Narasumber Dialog Kebangsaan, Yudha Puja Turnawan Bahas Kepemudaan untuk Menyongsong Indonesia Emas
“Sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam jangka panjang,” tuturnya.
Sebab menurut Gus Halim, desa itu berbeda. Pemerintahan berbasis masyarakat. Filisofinya jelas. Pendekatannya desa. Tidak bisa disamakan dengan kabupaten. “Sampai saat ini perangkat desa (kades) tidak berstatus. Dimasukkan PPPK tidak bisa, ASN juga tidak bisa,” ucapnya.