Izin Mudik untuk Santri Dikecam: Kesannya Pemerintah tak Serius Tangani COVID-19

Izin Mudik untuk Santri Dikecam: Kesannya Pemerintah tak Serius Tangani COVID-19
Suasana penjualan tiket bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (22/04). Pemerintah merubah masa berlaku testing perjalan dan memperluas waktu perjalan pelarangan mudik dari tanggal 22 April hingga Senin 24 Mei 2021. (Issak Ramdhani / fin.co.id)
0 Komentar

JAKARTA – Wacana memberikan diskresi bagi santri terkait kebijakan larangan mudik mendapat kecaman. Bahkan jika wacana tersebut tetap dijalankan, maka sebaiknya kebijakan larangan mudik dicabut.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengecam rencana pemberian dispensasi bagi santri terkait aturan larangan mudik 2021. Pemberian banyak dispensasi menunjukkan pemerintah tak serius menangani penyebaran COVID-19.

“Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di saat mudik,” ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (25/4).

Baca Juga:Kapal Selam KRI Nanggala-402 Terbelah jadi 3 BagianAnggota DPRD Garut Bersama PPOC Berbagi Takjil dan Santuni Pejuang Keluarga

Menurutnya, pemberian dispensasi itu menciderai semangat pemerintah meredam kasus COVID-19, agar tidak seperti di India.

“Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa,” tegasnya.

Dikhawatir, jika dispensasi larangan mudik 2021 terus diberikan, maka pihak-pihak lain juga akan meminta dispensasi yang sama.

“Nanti akan banyak pihak yang meminta dispensasi. Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR serta para ketua partai minta dispensai, apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah. Cabut saja semua aturan mudik yang sudah dibuat, karena nanti terlalu banyak dispensasi yang diminta,” tegasnya.(gw/fin.co.id)

0 Komentar