“Tindakan itu pun dilanjutkan dengan permintaan maaf dari produsen Ivermectin tersebut. Maka wajar jika kemudian masyarakat mendesak adanya klarifikasi dari Moeldoko atas tindakannya terkait obat Ivermectin,” ungkap Isnur.
Jawaban kedua perihal ekspor beras antara HKTI dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa.
“Dalam surat balasan somasi, ICW sudah meluruskan bahwa telah terjadi misinformasi. Merujuk pada siaran pers yang tertuang di LAMAN ICW, disebutkan bahwa Himpunan Kerukungan Tani Indonesia (HKTI) bekerja sama dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa dalam hal mengirimkan kader HKTI ke Thailand guna mengikuti pelatihan tentang Nature Farming dan Teknologi Effective Microorganism,” tambah Isnur.
Baca Juga:Lionel Messi Pergi, Cristiano Ronaldo Terbang ke BarcelonaLokasi Wisata Eptilu di Cikajang Terpaksa Harus Tutup Setelah Siap-siap Buka
Artinya tidak tepat jika misinformasi itu langsung dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah sebab, pernyataan itu bukan mengarah pada tindakan seperti yang dituduhkan Moeldoko dan dapat dibuktikan dengan siaran pers yang telah ICW unggah di laman ICW.
“ICW ingin tekankan bahwa kajian seperti ini bukan kali pertama dilakukan. Sejak ICW berdiri, penelitian, khususnya terkait korupsi politik, memang menjadi mandat berdirinya lembaga ini,” ungkap Isnur.
Salah satu metode yang sering digunakan ICW menurut Isnur adalah pemetaan relasi politik antara pejabat publik dengan pebisnis.
“Atas dasar pemetaan itu nantinya ditemukan konflik kepentingan yang biasanya berujung pada praktik korupsi. Maka setiap ICW mengeluarkan kajian, salah satu desakannya juga menyasar kepada pejabat publik agar melakukan klarifikasi,” kata Isnur. (riz/fin)